IZIN LINGKUNGAN (Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012)


Izin Lingkungan yang banyak diartikan oleh masyarakat awam sebagai bentuk persetujuan warga masyarakat dan dituangkan dalam bentuk tanda tangan warga pada lembar kertas persetujuan,  namun sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau keg Pasal menurut  adalah izin warga masyarakat yang dinyatakan dalam atan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Untuk lebih jelasnya ketentuan mengenai Izin Lingkungan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (download disini)

Untuk Saudara yang ingin berkomunikasi langsung dengan Saya dapat menghubungi Saya di-nomor 081279411049.

Untitled-1

About these ads
Categories: Uncategorized | 49 Komentar

Post navigation

49 thoughts on “IZIN LINGKUNGAN (Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012)

  1. Dear : Pa. Muhtadi
    Terima kasih atas PP, sangat membantu.
    Mohon maaf sebelumnya Pa. Muhtadi, mohon penjelasan Bapak sebetulnya apanya bedanya antara AMAL, ANDAL, UKL-UPL dan juga RKL-RPL.
    Bagimana keterkaitanya antara satu dengan yang lainya.

    Demikian dan salam
    Johari
    johari0190@yahoo.com

    http://a3online.wordpress.com

    • Salam Blogger,
      Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas koreksi yang disampaikan, sebenarnya hanya kesalahan penulisan, seharusnya AMDAL bukan AMAL. Kaitan KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL dengan AMDAL adalah ke-4 dokumen tersebut merupakan satu kesaatuan dalam Kaajian AMDAL. Jadi kalau kita berbicara AMDAL maka kita akan membahas tentang dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL. Demikian, terima kasih.

  2. Mohon maaf sebelumnya maksud saya bukan AMAL tapi yang betul AMDAL.

  3. Terima kasih atas replynya,
    Pak, mohan maaf kalau Bpk tidak keberatan saya ingin tanya lagi.
    Saya pernah baca bahwa ada perusahaan yang wajib AMDAL dan ada lagi perusahaan yang tidak perlu AMDAL akan tetapi cukup hanya UKL/ UPL.

    Yang jadi pertanyaan saya adalah
    1. Kreteria apa saja sehinga perusahaan tersebut yang wajib AMDAL dan kreteria apa saja sehinga perusahaan tersebut yang wajib UKL/ UPL.
    2. Setiap berapa bulan sekali sebuah perusahaan yang telah memiliki dokuman AMDAL / UKL dan UPL harus melaporkan kegiatanya ke instnasi pemerintah.
    3. Sebuah perusahaan bergerak di bidang Perkebunan karet dengan luas 6 ribu hectar dari hasil kebun tersebut perusahaan mengolah latex menjadi beberapa produk diantaranya adalah RSS#1,2,4 dan Blok Cutting, menurut Bpk apakah perusahaan tersebut wajib AMDAL?? kalau iya mengapa?? dan mengapa tidak UKL/UPL?

    Demikian terima kasih mudah-mudahan Bpk berkenan untuk menjawabnya.

    Salam dari Bumi Borneo.
    Johari
    johari0190@yahoo.com

    http://a3online.wordpress.com

    • Terima kasih sebelumnya atas tanggapan yang disampaikan,

      Perlu saya jelaskan bahwa dokumen kelayakan lingkungan seperti AMDAL dan UKL-UPL merupakan dokumen yang wajib dilakukan bagi setiap usaha/kegiatan yang direncanakan dan digunakan untuk proses pengambilan keputusan, dalam hal ini untuk penerbitan izin usaha.

      1. Rencana kegiatan/usaha yang menimbulkan dampak penting, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang kegiatan yang wajib AMDAL, maka wajib menyusun dokumen AMDAL, jenis-jenis kegiatan apa saja yang wajib AMDAL pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dimaksud telah disebutkan, sedangkan jenis kegiatan yang tidak menimbulkan dampak penting dan tidak tercantum dalam daftar kegiatan/usaha yang wajib AMDAL, namun rencana kegiatan/usaha berada dalam kawasan lindung sebagai mana tercantung dalam Lampiran II Peraturan tersebut, seperti berada di sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan resapan air dsb, maka wajib Menyusun AMDAL.

      2. Rencana kegiatan/usaha yang tidak menimbulkan dampak penting dan tidak tercantum pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 berikut lampirannya, maka tidak wajib membuat dokumen AMDAL, tetapi wajib membuat dokumen UKL/UPL.

      3. Rencana kegiatan/usaha yang tidak wajib AMDAL atau UKL/UPL, maka wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang diketahui/disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Setempat.

      4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dokumen AMDAL dan UKL/UPL digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Izin Lingkungan, denga dcatatan dokumen tersebut telah dinyatakan layak. Izin Lingkungan merupakan kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan Izin USAHA.

      5. Dokumen AMDAL dan UKL/UPL merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan yang wajib dilakukan oleh setiap kegiatan/usaha yang telah memiliki dokumen AMDAL atau UKL/UPL, untuk melihat sejauh mana pelaksanaan AMDAL atau UKL/UPL yang dilakukan oleh setiap usaha/kegiatan, maka wajib menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan lingkungan kepada instansi yang memiliki kewenangan dibidang lingkungan hidup.

      6. Lebih jelasnya liat produk hukum yang saya bicarakan diatas.

      wassalam,

      Muhtadi A.Temenggung, S.T. M.Si
      Dosen Teknik Lingkungan

      • A Rianto Soekandar

        Asslm…selamat siang…dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012…apakah peraturan ini berlaku surut …? dan bagaimana dengan perusahaan2 yang sampai dengan saat ini belum memiliki Dokumen Amdal….banyak permasalahan sehingga tidak bisa menerbitkan dokumen tersebut…dan permasalahan tersebut karena proses take over perusahaan….apakah ada solusi nya….sy sangat mengharapkan bantuan dan arahan dari bapak….kalau bisa saya hubungi atau no telp bapak…nama sy Ari no telp sy 08119880836 (HP)….terima kasih atas bantuannya….wassl….

      • HP Saya 081279411049, coba telusuri ke Instansi Lingkungan Hidup setempat, mungkin saja arsip AMDAL perusahaan yang Saudara take over sudah memiliki dokumen AMDAL

  4. Dear Bpk. Muhtadi
    Terima kasih penjelasanya sangat jelas dan lengkap.

    Bpk, mohon maaf kembali ke pertanyaan saya yang nomor 3. Sekilas kalau saya baca berarti pertanyaan saya yang nomor 3 termasuk dalam PERUSAHAAN YANG WAJIB AMDAL.

    Dibawah adalah cuplikan lampiran 1 dari Peraturan Menlh nomor 11 tahun 2006, tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Budidaya tanaman perkebunan
    a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya:
    – Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas > 3.000 ha
    – Dalam kawasan budidaya kehutanan, luas Semua besaran
    b.Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya:
    – Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas > 3.000 ha
    – Dalam kawasan budidaya kehutanan, luas Semua besaran

    Sekali lagi terima kasih.
    Bpk. Muhtadi masih menyangkut AMDAL, di dalam RKL/RPL terdapat kewajiban perusahaan untuk mengukur Siklus Hidrologi, mohon jika Bpk berkenan untuk dapat menjelasakan kepada kami, bagimana mekanisme mengukur hydrologi.

    Demikian terima kasih

    Salam dari Bumi Borneo.
    Johari
    johari0190@yahoo.com

    http://a3online.wordpress.com

  5. Kepada Yth. Bapak Muhtadi
    Trima kasih sebelumnya apabila Bapak sudi untuk menjawab pertanyaan saya.
    1. Begini pak, apabila kami sebagai pengusaha pemgembang (developer) perumahan ingin membangun perumahan sekitar 5 Ha, apa harus mengajukan permohonan kepada Bappedalda daerah untuk mendapatkan izin lingkungan.
    2. untuk urusan tentang UKL/UPL haruskah diterbitkan oleh Konsultan Lingkungan Hidup sementara untuk penggunaan Konsultan ini memakan waktu yg lama (sekitar 3 bulan) baru terbit penelitian ttg lingkungan, sedangkan untuk perusahaan kami ingin segera action dilapangan membangun perumahan.
    sekian pak, atas jawaban kami ucapkan banyak terima kasih.

    • Yth. Sdr. M. Taufiq Aziz

      Terima kasih atas atensi yang disampaikan kepada kami. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan usaha yang wajib AMDAL mengacu pada PermenLH Nomor 11 tahun 2006 ttg kegiatan usaha yang wajib AMDAL, sedangkan kegiatan yang tidak wajib AMDAL wajib menyusun UKL/UPL. Berdasarkan PermenLH nomor 11 tahun 2006, kegiatan usaha pembangunan perumahan dengan luas area 5 Ha tidak wajib AMDAL, namun jika perumahan dimaksud dibangun di kawasan lindung (sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan resapan air, dsb) sebagaimana disebutkan pada Lampiran II PermenLH nomor 11 tahun 2006, maka kegiatan usaha perumahan tersebut wajib membuat dokumen AMDAL.

      Berdasarkan PP Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, disebutkan bahwa izin lingkungan dikeluarkan oleh instansi yg berwenang dibidang lingkungan hidup jika dokumen AMDAL atau UKL/UPL dimaksud telah disyahkan oleh Komisi AMDAL untuk dokumen AMDAL dan telah diterima dan disyahkan oleh instansi dibidang lingkungan hidup untuk dokumen UKL/UPL.

      Izin Lingkungan digunakan sebagai kelengkapan untuk pengurusan izin usaha lainnya.

  6. leo chandra

    kepada Yth pak mustadi tlg berikan referensi kepada saya tentang amdal pembangunan perkebunan karet..
    yang saya butugkan mengenai peraturan-peraturan amdal untuk perkebunan karet..
    terimakasih..

    • kaitan dengan kegiatan wajib AMDAL untuk bidang Perkebunan, coba Saudara buka Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang kegiatan Wajib AMDAL dan PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu saya sampaikan bahwa Penyusunan Dokumen AMDAL disusun oleh tenaga Ahli Penyusun AMDAL yang telah memiliki sertifikasi kopetensi penyusun AMDAL, walaupun seseorang telah memiliki sertifikat AMDAL A atau B, tetapi belum lulus uji kopetensi penyusun AMDAL yang bersangkutan tidak diperkenankan utk menyusun dokumen AMDAL, pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanki pidana dan denda berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

  7. putra

    aslkm,p muhtadi
    pak bisa minta penjelasan mengenai amdal pertambangan batubara.referensinya…

    tks,

  8. Tamyis

    Kepada Yth Bpk Muhtadi
    Assalmualaikum, Bapak kalo boleh saya tanya surat edaran kemen LH no berapa ya yang mengatur tentang rumah sakit semua tipe cukup hanya membuat ukl upl saja dan tidak wajib amdal, terimakasih
    Assalamualaikum,

    • Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, maka Rumah Sakit semua tipe tidak dijelaskan dalam kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, namun berdasarkan luas lahan atau luas bangunan yaitu lahan dengan luas lebih dari 5 Ha atau bangunan dengan luas lebih dari 10.000 m2 wajib memiliki Dokumen AMDAL.

      Rumah Sakit dengan luas kurang dari 5 Ha atau luas bangunan kurang dari 10.000 m2 tidak wajib memiliki dokumen AMDAL namun wajib memiliki Dokumen UKL/UPL.

      Untuk kegiatan yang dibangun setelah terbitnya PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka wajib memiliki Izin Lingkungan yang dikeluarkan setelah dokumen AMDAL atau Dokumen UKL/UPL disahkan.

      Izin Lingkungan dipergunakan sebagai dasar untuk penerbitan dokumen periziinan lainnya,

  9. M. Radja

    Yth. Bapak Ir. Muhtadi Arsyad Temenggung, M.Si
    Assalamu’alaikum,,,,, Perusahaan kami adalah Perusahaan yg termasuk kedalam Perusahaan yg tidak wajib AMDAL, sehingga yg kami lakukan adalah kewajiban menysun dan melaporkan UKL / UPL setia semester (6 bulan seklai). Sebelum laporan UKL / UPL tiap semester, kami telah menyusun dan memiliki “Buku Induk UKL / UPL” yg telah disyahkan oleh Kantor Lingkungan Hidup setempat. Pertanyaan kami adalah :
    1). Apakah kami perlu melakukan revisi atas “Buku Induk UKL/UPL” bilamana terjadi perubahan kapasitas produksi dan penambahan mesin. Jika perlu,,,bagaimana mekanisme pengurusannya?
    2). Apakah perubahan kapasitas produksi dan penambahan mesin cukup hanya kami revisi di dokumen UKL / UPL semester saja?
    Demikian yg kami tanyakan, terimakasih atas perhatian dan bantuannya.

    • Bila Perusahaan Saudara bukan perusahaan yang wajib AMDAL, tapi wajib UKL/UPL dan setelah beroperasi kemudian melakukan perluasan usaha, baik kapasitas produksi maupun penambahan mesin produksi, maka perusahaan Saudara wajib melakukan revisi UKL/UPL,

      Dokumen UKL/UPL semester yang anda sebutkan menurut hebat saya itu adalah laporan penyelenggaraan dari dokumen UKL/UPL, jadi yang harus direvisi adalah dokumen UKL/UPL sebagaimana yang anda maksud sebagai buku induk.

  10. Ganjar SG

    Selamat pagi,..
    ada yang mau ditanya :
    1. Izin lingkungan yg dimaksud dala PP 27/2012 itu bentuknya seperti apa yah, soalnya perusahaan kami sudah mempunyai UPL – UKL, izin gangguan, izin penyimpanan limbah, izin Usaha tetap, Izin mendirikan bangunan, Izin pengambilan air tanah, izin boiler, apakah masih tetap harus mengurus izin lingkungan tersebut?
    terima kasih atas perhatiannya

    • Ganjar SG

      Selamat pagi,..
      ada yang mau ditanya :
      1. Izin lingkungan yg dimaksud dala PP 27/2012 itu bentuknya seperti apa yah, soalnya perusahaan kami sudah mempunyai UPL – UKL, izin gangguan, izin penyimpanan limbah, izin Usaha tetap, Izin mendirikan bangunan, Izin pengambilan air tanah, izin boiler, apakah masih tetap harus mengurus izin lingkungan tersebut?
      terima kasih atas perhatiann

  11. Yth. Bapak Ir. Muhtadi Arsyad Temenggung, M.Si

    Mohon petunjuk dan contoh/draft bagaimana membuat Dokumen UKL-UPL usaha bergerak di bidang swalayan…
    Bantuan Bapak kami harapkan
    Terima Kasih

  12. Pedoman tentang penyusunan dokumen UKL UPL dapat Saudara lihat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL – UPL dan SPPL, Selain itu untuk pendirian usaha Swalayan (Supermarket, Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN, Wajib memiliki Studi Sosial Ekonomi Masyarakat.

    • Nanang

      Selamat sore pak Muhtadi.
      Perusahaan kami masuk di sektor industri komponen elektronik dan ada di dalam kawasan industri serta sudah mempunyai UKL-UPL dan sudah sertifikasi ISO 14001:2004 dan ISO 9001.
      Pertanyaan kami apakah perlu kami membuat IJIN LINGKUNGAN sesuai dengan PP nomor 27 tahun 2012.

      Terima kasih atas bantuan penjelasannya.
      Salam
      Nanang A.H

  13. Herash

    Bapak Ir Muhtadi A T, M.Si yg terhormat.
    Pak, Tadi siang saya memohon pembuatan ijin untuk usaha saya yang bergerak di usaha jual baju/pakaian jadi, adapun ukuran tempat usaha saya Pl. 5 x Lb 4 meter, saya mengurus Dokumen SIUP/TDP/SITU pada Badan Perijinan dikota saya, namun saya agak bingung saya juga diwajibkan membuat IJIN HO, yang katanya HO itu hampir sama dengan Amdal dan UKL-UPL pada perusahaan besar, apakah benar Usaha jualan pakaian jadi Perlu HO dan apakah Undang-undang RI tentang HO itu benar ada? :
    Tolong dibalas ya pak
    Wassalam

    • Sdr. Herash

      Untuk kegiatan usaha, sesuai dengan aturan yang berlaku Saudara diwajibkan untuk mengurus perizinan usaha diantaranya, SIUP, TDP, SITU/HO… Berdasarkan UU tentang Pajak dan Retribusi Daerah, izin yang dikenakan retribusi adalah HO, sedangkan SIUP, TDP tidak dikenakan retribusi.

      HO tidak sama dengan AMDAL atau UKL/UPL, dasar penerbitan HO untuk usaha menimbulkan dampak penting wajib menyusun dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang dilakukan oleh konsultan

  14. Ass pak saya nak bertanya,di daerah kami sdh banyak kegiatan pertambangan batu granit sehingga lingkungan di area penambangan menjadi rusak,tanah menjadi longsor apabila musim hujan yg berdampak llimbah dari hasil tambang berserakan ke lokasi pemukiman,memang mereka sudah ada amdal,
    Bagaimana cara nya masyarakat mengatasi kegiatan yg sangat meresahkan itu,
    Dan apa saja yg kami pertanyaa kan dlm hal tsb.
    Dan dampak nya.
    Saya ucapkn terima ksih atas penjelasanya

  15. Ganjar SG

    Selamat pagi,..
    ada yang mau ditanya :
    1. Izin lingkungan yg dimaksud dala PP 27/2012 itu bentuknya seperti apa yah, soalnya perusahaan kami sudah mempunyai UPL – UKL, izin gangguan, izin penyimpanan limbah, izin Usaha tetap, Izin mendirikan bangunan, Izin pengambilan air tanah, izin boiler, apakah masih tetap harus mengurus izin lingkungan tersebut?
    terima kasih atas perhatiann

    mohon dibalas ya pak

    • Izin lingkungan bentuknya sama dengan izin-izin lain yang diterbitkan oleh Pememerintah Daerah, namun memiliki subtansi khusus berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, Izin Lingkungan merupakan lanjutan setelah dokumen AMDAL atau UKL/UPL disetujui dan juga sebagai dasar untuk penerbitan izin-izin yang lain.

      Izin lingkungan memiliki batas waktu selama 5 tahun, dan setelah habis masa berlakunya wajib diperbaharui kembali (registrasi ulang).
      Untuk perusahaan Saudara, wajib memiliki Izin Lingkungan … (lebih jelasnya Sdr.bisa kontak ke nomor HP saya 081279411049

  16. Nopi

    pak saya rencananya mau membeli limbah berupa oli bekas ….. apa harus memiliki ijin lingkungan dari BLH dan amdal??
    mohon penjelasannya pak saya masih awam terima kasim

    • Oli bekas termasuk dalam kategori Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), pengelolaan Limbah B3 pengumpulan oli bekas wajib memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk mendapatkan izin tersebut si harus memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL tergantung dengan besarannya)

  17. Rudhi Andreas Komang

    Assalamualaikum..
    mohon bantuan pak..ada tugas kuliah membuat dokumen amdal perumahan,,bapak ada gak pak dokumen amdal perumahan tsb pak?mohon bantuan nya pak…

  18. arief kurniawan

    untuk dokumen SPPL apakah ada ketentuan dalam luasannya pak? trims

    • SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) bukan merupakan kajian lingkungan seperti AMDAL atau UKL/UPL, SPPL merupakan pernyataan dari pemilik usaha atas kegiatan usaha yang dilakukannya dalam pengelolaan lingkungan. SPPL diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang tidak wajib AMDAL dan tidak wajib UKL/UPL. Dalam artikata kegiatan yang masuk dalam kategori SPPL adalah usaha kecil (UMKM) dan tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan, dengan demikian batasan luas lahan, luas bangunan, jenis kegiatan adalah yang tidak termasuk yang wajib AMDAL atau wajib UKL/UPL. Jenis kegiatannya termasuk dalam kategori home industry (industri rumah tangga), demikian terima kasih.

  19. I don’t create a leave a response, but after reading through a few of the comments on this page IZIN LINGKUNGAN (Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012) | PORTAL Muhtadi Arsyad Temenggung. I actually do have 2 questions for you if it’s allright.
    Could it be just me or do some of these comments come across as if they are written by brain dead folks? :-P And, if you are posting at other social sites, I would like to keep up with
    you. Could you make a list of every one of your shared
    pages like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

  20. Pak, saya punya usaha Pangkalan LPG 3 Kg jumlah total tabung kurang lebih 1000 tab, dengan ukuran tempat usaha 4,25 meter X 13,75 meter berupa Ruko. Pertanyaan saya : untuk mengurus ijin HO, yang diperlukan UKL-UPL atau cukup SPPL ?

  21. Ganjar SG

    Selamat Pagi,
    Sehubungan KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA .R.I. NO. KEP 187/MEN/1999 TENTANG PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA
    DI TEMPAT KERJA. saya mau tanya : Apakah pabrik tempat saya bekerja termasuk yang wajib mengadakan petugas K3?
    Pabrik kami : maetial B3 hanya memakai lacquer (sejenis cat) untuk mewarnai pensil, lainnya paling ada storage tank untuk solar, material lainnya tidak ada.
    yang dimaksud bahan kimia dalam keputusan ini – apakah cat termasuk kedalamnya atau tidak?. karena bahan kimia yg saya ketahui adalah : acetone, sulfat, dll.
    Terima kasih
    Ganjar

  22. KARIAMAN ZEBUA

    Slamat mlm Pak, sy Kariaman Zebua Kasi Amdal Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli mau menanyakan tentang :
    1. Tlg dikirimkan Pak, format izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Walikot, dan yg membuat format tersebut apakah Kantor Lingkungan Hidup atau BPPT, setelah kt keluarkan rekomendasi bagi pemrakarsa dan formulir UKL-UPL juga telah sampaikan.
    2. Wilayah Kota Gunungsitoli dhi pusat usaha/kegiatannya berada di sempadan pantai karena daerah kepulauan juga kebanyakan usaha kecil dan menengah jauh sebelum RTRW diperdakan, disisi lain Perda RT/RW Kota Gunungsitoli telah disahkan bahwa termasuk di dalamnya sempadan pantai termasuk kawasan lindung, maka otomatis usaha tersebut menyusun dokumen amdal, apakah bagi usha tersebut tidak ada pengecualian Pak, seperti di Bali kegiatan usahanya kebanyakan dekat dgn sempadan pantai, mhn petunjuk Pak, trimksh.

  23. agus s

    ,. gubernur menetapkan usaha yang wajib ukl-upl, akan tetapi gubernur atau bupati/walikota belum menetapkan sampai sekarang, apa yang menjadi dasar usaha yang wajib ukl upl dan yang sppl..krn yang sppl tdk wajib ijin lingkungan…tp yang wajib ukl – upl yang wajib ijin lingkungan….

    • ya seharusnya daerah segera menetapkan kegiatan yg wajib UKL/UPL, secara hirarki.. kalau Bupati/Walikota belum menetapkan kegiatan wajib UKL/UPL, maka rujukannya Peraturan Gubernur yg menetapkan kegiatan yang wajib UKL/UPL… kalau Pergub juga tidak ada, maka minta advis dari Intansi Lingkungan setempat

  24. Yth. Pak Muhtadi
    Apakah dokumen lingkungan untuk semua tipe rumah sakit cukup UKL UPL saja?
    Kalau iya apa nama peraturan yang mengatur tentang dokumen lingkungan khusus untuk rumah sakit semua tipe pak?
    Terima kasih terlebih dahulu atas jawaban bapak nantinya.
    Wassalam,
    Yuli

  25. Hasnawaty Ismail

    Kami sudah punya dokumen UKL UPL, untuk suatu keperluan, kami diminta Ijin Lingkungan, dimana seharunya ijin tersebut keluar bersama dokumen UKL UPL. namun kami belum punya…mohon saran bagaimana memprosesnya?

    • oedin

      Sesuai ketentuan psl 73 pp 27 2012 bg usaha yg sudah memiliki dok lingk yg sah mk dok tsb = izin lh. Jd tdk perlu buat izin lh lagi.

  26. Izin lingkungan dikeluarkan bila perusahaan ybs dokumen lingkungannya baik itu Amdal atau UKL UPL telah disyahkan, terkait dg perusahaan saudara sdh memiliki dokumen UKL UPL yg sekiranya telah disyahkan, maka Saudara tinggal mengurus izin lingkungan di BPLH setempat atau kekantor PTSP (perizinan) jika pengurusannya sudah diserahkan ke PTSP, jika kurang jelas silahkan hubungi ke nomor kontak kami 081279411049.

  27. permana

    hallo pak Muhtadi
    1. tentang izin untuk perumahan apakah harus menggunakan ukl-upl luas tanah dibawah 1000 m2 dan sudah memiliki sertifikat hak milik.

    2. apakah harus dipaksakan untuk membuat dokumen tersebut

    terimakasih.

    • Kegiatan yg wajib ukl/upl ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota, jika memang ditempat saudara sudah dikeluarkan Peraturan Bupati/Walikota ttg kegiatan yg wajib ukl/upl termasuk kegiatan perumahan dg luasan kurang dari 1000m2, maka kegiatan dimaksud wajib membuat ukl/upl, namun jika luasan lahan kurang dari 1000m2 tdk wajib ukl/upl..maka kegiatan dimaksud cukup hanya membuat SPPL yg disahkan oleh pejabat BPLH setempat..

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: