Manajemen PORTAL Muhtadi A. Temenggung

mengucapkan

“  SELAMAT IDUL FITRI 1432 HIJRIAH  “

mohon maaf lahir dan batin

Fakta ini diperoleh dari pengujian terhadap sampel air yang dilakukan Tribun di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan (Labkes) Pemprov Lampung, yang hasilnya diterima Kamis (28/7).  Pengujian lab tersebut menunjukkan, kandungan zat kimia dan bakteri dalam air PDAM jauh melebihi ambang batas maksimal yang diizinkan. Parameter yang diuji adalah chlor bebas dan MPN coli form.

Temuan ini serupa dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2010, bernomor 35/HP/XVIII.BLP/12/2010. LHP berjudul Kinerja PDAM Way Rilau Tahun 2009-2010 yang dipublikasikan pada 1 Desember 2010 tersebut memaparkan adanya kandungan mikrobiologi yang melebihi ambang batas.   Dalam LHP itu disebutkan, sebagian besar sampel hasil pengujian menunjukkan kualitas air yang tidak memenuhi syarat. Itu merujuk pada laporan pengujian triwulan I-IV 2009, dan triwulan I-II 2010 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Diskes) setempat.

Berdasarkan laporan triwulan itu, jumlah sampel yang diambil adalah 55 contoh air milik pelanggan. Setelah melalui pengujian triwulan I- IV Tahun 2009, kandungan mikrobiologi air bersih pada 23 sampel di antaranya, dinyatakan tidak layak.  Sedangkan hasil pengujian triwulan I-II 2010, menunjukkan semakin banyak sampel air yang tidak layak. Hingga akhir Bulan Juni, terdapat 33 sampel mengandung mikrobiologi melebihi ambang batas.

Menurut laporan hasil pengujian Tribun di Labkes Pemprov Lampung dengan nomor lab 41/AR/VI/11, parameter kimia chlor bebas yang terkandung dalam air PDAM adalah 0,1 mg/l.  Hasil tersebut dua kali lebih tinggi dibanding batas maksimal yang diizinkan sebesar 0,05 mg/l. Hasil uji MPN coli form dengan nomor lab 67/M/A/VII/11, lebih mencengangkan lagi.

Pasalnya, kandungan coli (bakteri) di air PDAM Way Rilau mencapai 240 atau 2.400 persen lebih banyak dari jumlah yang diperbolehkan untuk konsumsi. Batas maksimal kandungan coli yang diperbolehkan dalam air bersih adalah 50/100 ml untuk kategori air nonperpipaan, dan 10/100 ml untuk air perpipaan.   Fakta-fakta ini tentu saja berdampak kepada kesehatan para pengonsumsi air PDAM Way Rilau. Ancaman penyakit tidak hanya berupa gangguan pencernaan ringan seperti sakit perut dan mencret-mencret, tapi lebih jauh adalah kanker dan fungsi kerja otak yang lambat.

Menurut pakar ilmu kimia dari Fakultas MIPA Unversitas Lampung Dr Hardoko Insan Qudus, zat-zat kimia berbahaya yang telah merasuki tubuh manusia sangat sulit untuk bisa dinetralisasi atau dibuang.  “Kalau sampai melebihi ambang batas kekuatan tubuh manusia dan terakumulasi dalam jumlah yang banyak, zat kimia pasti akan merusak organ-organ vital. Yang timbul selanjutnya adalah penyakit parah seperti kanker, dan bahkan kematian,” kata Hardoko, Minggu (31/7/2011).

Ia menjelaskan, penggunaan zat-zat kimia dalam makanan atau air konsumsi harus sangat hati-hati dan tidak boleh melebihi ketentuan atau standar maksimal yang telah ditetapkan pemerintah.  Ketentuan standar atau ambang batas zat kimia yang diberlakukan pemerintah, terus Hardoko, telah melalui berbagai uji penelitian yang matang. Jika standar mutu tersebut dilanggar maka keselamatan masyarakat konsumen yang menjadi taruhan.

Ancaman penyakit dan gangguan kesehatan yang bisa menimpa konsumen PDAM memang tidak serta merta langsung bisa dirasakan. Hal itu juga tergantung dari kondisi kesehatan dan kekebalan tubuh individu pengonsumsi.   “Efek negatif zat kimia dalam tubuh manusia sifatnya merusak perlahan-lahan. Begitu kondisi kesehatan dan kekebalan tubuh menurun, maka zat berbahaya tersebut akan bereaksi dan baru akan terasa akibatnya,” imbuhnya.

Umumnya, kondisi kekuatan tubuh manusia akan mulai menurun secara alamiah pada usia 40-an. Organ-organ tidak lagi berfungsi secara maksimal dan mulai mengalami gangguan. Pada masa-masa rentan itu lah, lanjut Hardoko, zat kimia yang telah merasuk dan mengendap di tubuh akan bereaksi dan menimbulkan berbagai penyakit.

Menurut Hardoko, zat kimia yang termasuk dalam jenis logam berat seperti cadmium, seng atau besi, sebenarnya tetap membahayakan manusia meski kadarnya rendah. Tapi, pada taraf tertentu, tubuh masih bisa melakukan repairing untuk menetralisasi dan membuangnya secara alamiah dalam bentuk kotoran.

“Jika kadarnya rendah, zat kimia dalam air bisa larut oleh vitamin dan terbuang melalui kotoran. Tapi kalau sudah mengendap dan menumpuk di jaringan lemak atau paru-paru maka tidak bisa diproses secara alami,” ungkapnya. (sumber:  Tribun Lampung)

Peserta pertemuan tersebut berasal dari sejumlah negara dan menghadirkan pakar lingkungan sebagai narasumber. Walikota Palembang H. Eddy Santana Putra mengatakan, Palembang menjadi tuan rumah kegiatan tersebut setelah beberapa kali pertemuan dilaksanakan di Filipina dan Jepang serta negara lain. Diharapkan pertemuan internasional itu mampu memberikan solusi dalam pengolahan limbah secara optimal, sehingga kualitas sanitasi lingkungan terus meningkat. Sejumlah negara yang mengikuti workshop internasional bertema sanitasi tersebut antara lain adalah Jepang, Filipina, Bangladesh dan Srilanka serta Singapura.

Sumber :  http://www.palembang.go.id

Krisis multi dimensi Indonesia yang terjadi sejak tahun 1997, merupakan contoh yang dapat kita rasakan betapa pembangunan yang terlalu cepat tanpa perencanaan dan pengawasan yang tepat dan cermat membawa perubahan yang berakibat pada hancurnya ekosistem dan tatanan sosial kemasyarakatan. Berbagai pemikiran baru dan upaya nyata sedang dilakukan dengan memaknai nilai spritual dan mencari solusinya melalui pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) yang berakar pada pemikiran untuk mengintegrasikan ekonomi dan ekologi . Ide ini merupakan paradigma baru dalam pembangunan yang mulai diterjemahkan ke dalam berbagai konsep yang mengandung dua gagasan, yaitu : gagasan kebutuhan esensial untuk kelangsungan hidup manusia dan gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa akan datang.
Salah satu skema pembangunan berkelanjutan bidang lingkungan adalah tentang jasa lingkungan, yang diartikan sebagai penyediaan, pengaturan, penyokong proses alami dan pelestarian nilai budaya oleh suksesi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan. Sedangkan pembayaran jasa lingkungan adalah pemberian imbal jasa berupa pembayaran finansial dan non finansial kepada pengelola lahan atas jasa lingkungan yang dihasilkan (World Agroforestry Centre).
Komponen Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) adalah; jasa lingkungan yang dapat diukur, penyedia, pemanfaat, dan tata cara pembayaran. Adapun tujuan pembayaran finansial dan non finansial jasa lingkungan adalah; pertama, sebagai alternatif sistem produksi dan pengelolaan lahan yang lebih ramah lingkungan; kedua, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pengelola lahan, dan ketiga; sebagai upaya perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang lestari.
Pendekatan berbasis pasar dalam pembayaran dan imbal jasa lingkungan makin menarik perhatian banyak kalangan, dan ini merupakan kesempatan bagi masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan konservasi untuk meningkatkan taraf hidup mereka tidak hanya dari sisi ekonomi (economic rewards) tetapi juga dari sisi lain yaitu dengan adanya peningkatan modal sosial dan pengakuan atas hak masyarakat dalam mengelola dan mengakses sumber daya alam (recognition). Di Indonesia sejumlah inisiatif dan implementasi di lapangan sudah mulai dilaksanakan. Salah satunya adalah pembayaran dan imbal jasa di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau Banten.

Model pembayaran jasa lingkungan di DAS Cidanau
Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau merupakan salah satu DAS penting di wilayah Propinsi Banten. Di dalam kawasan DAS Cidanau terdapat kawasan Cagar Alam Rawa Danau suatu kawasan yang memiliki potensi keanekaragaman hayati endemis terutama untuk ekosistem rawa, karena Rawa Danau merupakan kawasan rawa pegunungan satu – satunya yang masih tersisa di Pulau Jawa. yang merupakan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dan industri di Kota Cilegon dengan jumlah ± 120 perusahaan dengan total investasi mencapai US $ 1,936,643,291. DAS Cidanau mencakup kawasan seluas 22.620 Ha, yang mencakup wilayah Kabupaten Pandeglang seluas 999,29 Ha dan Kabupaten Serang seluas 21.620,71 Ha. Tata guna lahan di DAS Cidanau meliputi: Hutan belukar, rawa, sawah, semak, kebun campuran, ladang dan pemukiman.
Permasalahan utama di DAS Cidanau, antara lain: Tingkat erosi yang mencapai 71.034,40 ton/tahun dan nilai sedimentasi yang mencapai 75,68 cm/tahun; penebangan pohon di kawasan Perhutani (illegal loging) dan di kawasan hutan rakyat di upstream mempengaruhi eksistensi Cagar Alam Rawa Danau yang juga berfungsi sebagai reservoir Sungai Cidanau; ketersediaan air menunjukkan kecenderungan terus menurun karena fluktuasi debit minimal dan maksimal sebesar 15 s.d 32 kali; tumbuh suburnya gulma akibat penggunaan pupuk kimia oleh masyarakat di sekitar kawasan Cagar Alam Rawa Danau; perambahan kawasan Cagar alam Rawa Danau seluas ± 849 Ha oleh 1.140 kepala keluarga untuk lahan budidaya; Tingkat kejenuhan lahan yang mengakibatkan menurunnya infiltrasi dan meningkatnya run off. Akibat berbagai permasalahan yang terjadi di DAS Cidanau, kuantitas dan kualitas air dari Sungai Cidanau terus mengalami penurunan secara kuantitas maupun kualitas.
Pelaksanaan model pembayaran jasa lingkungan sudah diterapkan di daerah DAS Cidanau Banten. Dalam pelaksanaannya, dibentuk suatu Forum Komunikasi DAS Cidanau atau disingkat FKDC yang beranggotakan unsur masyarakat, pemerintah, LSM, dan swasta. Peran forum komunikasi DAS Cidanau dalam implementasi jasa lingkungan antara lain; mengelola dana hasil pembayaran jasa lingkungan dari pemanfaat (buyer) jasa lingkungan DAS Cidanau untuk rehabilitasi dan konservasi lahan di DAS Cidanau melalui lembaga pengelola jasa lingkungan DAS Cidanau, mendorong pembangunan hutan di lahan milik oleh masyarakat dengan mekanisme pembayaran jasa lingkungan, menggalang dana dari potensial pemanfaat jasa lingkungan DAS Cidanau, mendorong pemerintah untuk melakukan pembayaran jasa lingkungan di DAS Cidanau.
Jasa lingkungan dipahami sebagai positive externalities atau public goods yang berarti bahwa keuntungan yang diperoleh dari tersedianya jasa lingkungan tidak dapat dikompensasi. Tantangan lain yang dihadapi adalah dibutuhkannya kombinasi yang tepat antara pendekatan pasar dan penyiapan regulasi/kebijakan. Dalam hal ini peran pemerintah dalam aspek penciptaan regulasi dan kebijakan sangatlah penting.

Solusi Penerapan Mekanisme Jasa Lingkungan
Dalam pelaksanaan mekanisme pembayaran dan imbal jasa lingkungan, ditegaskan perlunya pendekatan bottom-up dalam setiap aspek pengembangannya. Mekanisme ini merupakan bertemunya ekuilibrium atau keseimbangan antara kesediaan menerima imbalan (willingness to accept) penyedia jasa lingkungan dengan kemampuan membayar imbalan (willingness to pay) pemanfaat jasa lingkungan. Banyak perangkat keuangan yang sebenarnya sudah menggambarkan mekanisme tersebut, sebagai contoh adalah pungutan, pajak, pinjaman lunak, dan lainnya, yang jika dimanfaatkan secara lebih efektif akan dapat mendukung mekanisme imbal jasa lingkungan.
Selain itu, agar mekanisme imbal jasa lingkungan tepat sasaran, perlu dikombinasikan secara simultan dan terintegrasi dengan pendekatan lainnya, seperti perencanaan spasial dan pembangunan institusi. Prinsip yang paling penting dalam menentukan mekanisme pembayaran dan imbal jasa lingkungan adalah keterlibatan jangka panjang mereka. Aspek-aspek paling kritis dalam diskusi mekanisme kompensasi adalah tujuan, orientasi dan aturan main mekanisme kompensasi itu sendiri.
Langkah-langkah kunci yang direkomendasikan dalam pengembangan skema imbal jasa lingkungan di Indonesia: pembuatan regulasi tingkat nasional, inventarisasi potensi selain dari inisiatif yang telah ada, pengemasan konsep melalui berbagai publikasi dan kegiatan ‘pemasaran’ ide agar mudah dipahami, penyiapan kapasitas pemangku kepentingan yang terkait: kelompok masyarakat penyedia jasa lingkungan, pemanfaat jasa lingkungan, pembuat regulasi (lembaga pemerintahan), lembaga perantara (ornop), dan penyiapan perangkat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan skema imbal jasa lingkungan. Dalam pengembangan skema tersebut harus dihindarkan pemikiran sektoral, misalnya, antara departemen yang mengurusi air tidak sinkron dengan departemen yang mengurusi hutan. Pembayaran dan imbal jasa lingkungan harus diusahakan menjadi sebuah kebijakan (policy) dalam pembangunan lingkungan mengingat persoalan lingkungan adalah tanggung jawab bersama.

Penutup
Hubungan hulu–hilir dengan mekanisme pembayaran jasa lingkungan merupakan perspektif baru, dalam membangun keseimbangan ekonomi diantara hulu dan hilir melalui hubungan yang saling menguntungkan dari ketergantungan hilir terhadap kestabilan ekosistem di hulu DAS Cidanau. Masyarakat di hulu DAS selama ini, selalu dibatasi oleh berbagai hal yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas lingkungan, terutama yang berkaitan dengan pelestarian tata air untuk tetap terjaganya kuantitas, kualitas dan keberlanjutan ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di hilir. Pengetahuan yang terbatas tentang optimalisasi dan pemanfaatan lahan, disertai dengan penguasaan lahan yang sangat terbatas dan pola serta jenis budidaya yang secara tradisional dikembangkan, mengakibatkan sebagian besar masyarakat di hulu terjebak dalam perangkap kemiskinan (poverty trap) yang pada akhirnya mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas yang berdampak pada turunnya kuantitas dan kualitas lingkungandi DAS Cidanau.
Dibangun dan dikembangkannya hubungan hulu – hilir dengan mekanisme pembayaran jasa lingkungan di DAS Cidanau, memberikan harapan dan aksesibilitas kepada masyarakat di hulu untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Hal tersebut menjadi mungkin untuk dicapai, apabila seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan DAS Cidanau menyadari arti penting DAS Cidanau dalam mendukung proses pembangunan di hilir dengan pusat kegiatan pembangunan di wilayah Kota Cilegon.

(Jaringan Hijau Mandiri)

Dalam beberapa tahun belakangan ini perbincangan tentang isu Pemanasan Global’ bukan lagi monopoli para Aktivis Lingkungan, para kepala pemerintahan di berbagai negara, tapi juga sudah menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat awam. istilah-istilah dan kalimat “Climate Change” dan “Pemanasan Global” tampaknya juga sudah mulai akrab ditelinga kita dan hampir tiap hari bisa kita temukan baik di koran, majalah, TV, internet, billboard, poster, spanduk maupun di tempat-tempat umum lainnya seperti di mall, pasar, terminal, pusat rekreasi, kantor, sekolah, dll. Mungkin kalau kita coba menanyakan hal tersebut kepada seseorang yang kebetulan kita jumpai ditengah jalan barangkali kita akan memperoleh jawaban yang lugas tentang hal tersebut, walaupun mungkin pemahaman orang tersebut tentang hal yang dimaksud hanya sepenggal-sepenggal dan kulit luarnya nya saja.

Walaupun demikian, hal tersebut setidaknya sudah mengisyaratkan dan menunjukkan kepada kita bahwa ditengah masyarakat kita saat ini, ternyata sudah ada pemahaman serta rasa keprihatinan, bahkan rasa ketakutan yang cukup mendalam tentang “hantu” yang disebut pemanasan global atau climate change, yang diyakini suatu waktu akan datang dan dapat mengancam kehidupan umat manusia di bumi. Persepsi yang demikian adalah tidak keliru bila dikaitkan dengan berbagai isyarat/tanda-tanda dan fenomena alam yang muncul akhir-akhir ini dengan silih berganti seolah tak henti menghampiri kita. Sebut saja banjir, rob, erosi pantai, intrusi air laut, kekeringan yang panjang, suhu yang sangat ekstrim yang kita rasakan sehari-hari, puting beliung, badai dahsyat, dll.

Seperti diketahui Perubahan iklim (climate change) adalah gejala naiknya suhu permukaan bumi akibat naiknya intensitas efek rumah kaca yang kemudian menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kenaikan suhu udara ini dipicu oleh semakin tingginya kadar Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer, diantaranya oleh CO2 yang banyak dihasilkan dari aktivitas manusia seperti kegiatan pembakaran bahan bakar fosil (mis: minyak, gas, batubara) yang banyak digunakan untuk industri, transportasi, rumah tangga, pembangkit, dll. Menurut para ahli, dalam waktu 70 tahun sejak tahun 1940 suhu udara rata-rata di bumi diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 0,50 C. Pemanasan global akan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub, kemudian gelombang panas akan mengacaukan iklim dan menimbulkan badai dahsyat yang dapat memporakporandakan bangunan di berbagai kota.

Disadari atau tidak fenomena pemanasan global tersebut sebagian besar adalah akibat dari ulah aktivitas manusia di bumi yang kelewat tinggi sejalan dengan trend gaya hidup manusia modern, dimana setiap hari kita saksikan jutaan industri dan kendaran bermotor memuntahkan gas-gas polutan ke atmosfer khususnya CO2. Kondisi atmosfer kita saat ini ibaratnya seperti keranjang sampah raksasa, yang berfungsi sebagai wadah dari bermacam-macam gas yang dimuntahkan dari bumi. Kondisi ini semakin diperparah dengan semakin tingginya laju pemusnahan vegetasi/pohon oleh manusia yang ada di bumi, seperti pembalakan hutan yang seakan tiada hentinya, yang tidak diimbangi dengan upaya-upaya pemulihan dan pelestarian, sehingga diluar kemampuan alam untuk menetralisir & mendaurulang kembali gas-gas tersebut.

Dengan kondisi atmosfer kita yang demikian, Lantas hal-hal apa kiranya yang dapat kita lakukan dalam upaya mengantisipasi atau minimal memperlambat fenomena pemanasan global tersebut sehingga tidak semakin parah?

Dewasa ini bila kita perhatikan, secara perlahan namun pasti, tampaknya telah mulai tumbuh kesadaran masyarakat secara global khususnya di Negara-negara maju untuk mulai mengoreksi, kemudian mengadakan perubahan mendasar dalam semua pola pandang serta gaya hidup (Life Style) yang selama ini dipraktekkan, khususnya dalam berinteraksi dengan alam lingkungannya. Oleh karena itu, jangan heran saat ini hampir semua aktivitas ataupun kegiatan mereka, termasuk gaya hidupnya banyak yang sudah bernuansa lingkungan. Segi-segi lingkungan tampaknya hampir melekat di semua bidang dan sendi kehidupan mereka. Hampir semua kegiatan pembangunan dan aktivitas mereka juga diupayakan berorientasi lingkungan. Pola hidup mereka sudah mulai lagi berpaling ke alam (Back to Nature).

Demikian juga akhir-akhir ini telah banyak bermunculan gerakan-gerakan maupun program-program lingkungan baik yang diprakarsai oleh pemerintah, LSM, maupun masyarakat, yang pada dasarnya adalah merupakan wujud kepedulian, partisipasi dan tanggungjawab serta rasa keprihatinan yang mendalam dalam merespon perubahan lingkungan yang terjadi seperti halnya pemanasan global tersebut. Misalnya kita banyak mengenal dan mendengar istilah green consumer, green product, green building, green office (eco-office), green hospital, green campus, green market, green port, green citizen, green festival, sampai pada green lifestyle, dimana kesemuanya itu bermuara kepada adanya upaya-upaya manusia dalam melestarikan lingkungan dan penghematan sumberdaya alam sekaligus upaya-upaya untuk mengurangi pemanasan global.

Sebetulnya kita semua dapat berperan dalam upaya mengurangi pemanasan global tersebut sekecil apapun upaya yang kita lakukan. Upaya tersebut misalnya bisa dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, sampai Negara/pemerintah. Pada masyarakat kita misalnya sejak jaman dulu telah banyak dijumpai tradisi-tradisi ataupun kebiasaan serta pengetahuan dan budaya yang pada dasarnya sangat baik dalam pelestarian lingkungan, yang kita kenal dengan kearifan lokal (indigenous knowledge). Kearifan lokal tersebut saat ini lebih popular dengan istilah atau konsep 4 R (Recycling, Reuse, Reduce dan Repair ; / Recovery / Recuperation/Replant).

Nenek moyang kita jaman dahulu misalnya selalu memanfaatkan kembali limbah/sampah yang dihasilkan baik limbah rumahtangga maupun pertanian yang berupa bahan organik menjadi pupuk (Recycling), menggunakan kembali bahan-bahan atau alat-alat yang ada setelah dipakai (Re-Use), kemudian ada juga upaya penanaman kembali pohon-pohon yang sudah ditebang dihutan (replanting) ataupun reboisasi. Kegiatan ini disamping dapat melestarikan lingkungan, juga sekaligus dapat menghemat penggunaan sumberdaya alam (efisiensi).

Di lingkungan rumah, kita juga dapat berperan dalam mengatasi dan mengantisipasi pemanasan global tersebut dengan upaya sederhana, misalnya dengan mulai memilah sampah yang kita hasilkan sehari-hari antara sampah organik dan anorganik, penghematan air yang digunakan (mandi, cuci, minum, menyiram tanaman, cuci mobil, dll), penghematan sumber energy listrik (mis: penerangan, kulkas, TV, mesin cuci, computer, dll). Matikan lampu penerangan bila tidak digunakan terutama siang hari, gunakan kembali barang2 bekas yang masih dapat dimanfaatkan (mis: botol, plastik, dll). Upayakan membeli semua peralatan rumah tangga yang hemat energy dan ramah lingkungan (mis: kulkas, mobil, dll). Bahkan saat ini telah mulai ada trend terutama di kota-kota besar rumah-rumah yang memanfatkan sinar matahari sebagai sumber energi, terutama untuk penerangan.

Manfaatkan lahan-lahan atau pekarangan yang ada di lingkungan rumah sedapat mungkin untuk ditanami, sekecil apapun lahan yang tersedia, hiasi rumah kita dengan tanaman-tanaman di pot, bila lahan masih cukup tersedia upayakan dibuat sumur resapan ataupun biopori untuk menampung air hujan agar tidak sia-sia terbuang ke laut. Disamping itu, sumur resapan dapat berfungsi sebagai cadangan air yang dapat mengisi kembali air tanah yang sangat dibutuhkan pada saat musim kemarau panjang tiba.

Tampaknya kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan diatas adalah sangat sederhana, namun bila semua rumahtangga melakukan hal yang sama katakanlah dalam suatu kota/wilayah, bahkan dalam lingkup Negara-negara di dunia, dampak dan kontribusinya sangat luar biasa bagi upaya kita dalam melestarikan lingkungan, sekaligus mengurangi Pemansan Global tersebut. Mengapa kita tidak memulainya dari sekarang?

Dilahirkan di Palembang 51 tahun silam, tepatnya 22 Juni 1957, Yuswanda menyelesaikan S1 nya di Universitas Lampung pada tahun 1980, kemudian memperoleh Certificat d’Etudes Superieurs (CES) bidang Urban Land and Regional Management pada Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Lyon, Perancis tahun 1989 dan Diplome d’Etude Approfondies (DEA) bidang perencanaan perkotaan pada ENPC – IFU – Universite Paris Sorbonne, Paris pada tahun 1990. Yuswanda menyelesaikan studi doktoralnya (S3) di bidang Urban Land Development and Management pada Institut Francais d’Urbanisme (IFU) – Universite Paris 8, Paris, Perancis pada tahun 1995.

Dalam wawancaranya dengan BUTARU, Yuswanda menyampaikan pemikirannya mengenai praktek penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang masih memerlukan banyak perbaikan, khususnya dalam kaitannya dengan aspek pertanahan. Yuswanda menyebut tanah sebagai matriks dasar dari ruang, bukan sekedar sub-sistem dari ruang, sehingga nonsense menata ruang tanpa memperhatikan matriks dasar tersebut. Selain itu, Yuswanda berbicara mengenai hubungan antara ‘use’ dan ‘right’ dalam penataan ruang, instrumen rencana tata ruang dan zoning, kaitan antara ‘cita-cita’ dan ‘realita’ dalam rencana tata ruang, serta akhirnya pentingnya penguatan peran BKTRN ke depan dalam membangun konsensus nasional yang utuh dan bulat.

Berikut cuplikan wawancaranya dengan BUTARU.

BUTARU : Bagaimana pendapat Bapak mengenai lahirnya UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang yang diberlakukan sejak setahun yang lalu, menggantikan UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang sebelumnya?

Yuswanda : UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang merupakan revisi dari UU No. 24 /1992 yang telah berusia 15 tahun, dimana telah banyak dinamika dan perubahan yang mendasar terkait dengan proses reformasi dan otonomi daerah. Saya kira sudah saatnya UU tentang Penataan Ruang muncul.

UU No. 26/2007 lebih komprehensif dibandingkan dengan UU No. 24/1992, wajar saja karena kita telah belajar dari pengalaman sebelumnya. Bagaimana proses implementasinya? Ini yang menjadi pekerjaan kita bersama.

Suatu ketika di Batam saat UU Penataan Ruang baru diundangkan, saya memberikan satu gambaran bahwa kita sudah tidak bisa main-main lagi dengan penyelenggaraan tata ruang yang ada di Indonesia, kalau kita konsisten dengan UU ini. Secara substantif, UU ini lebih komplit dibandingkan UU sebelumnya, khususnya dari sisi pengendalian. Pengendalian itu sendiri akan efektif kalau instrumennya disiapkan secara matang, yaitu : rencana tata ruang/RTR, peraturan zonasi, dst. Karena instrumen inilah yang menjadi indikator berhasil tidaknya tata ruang itu sendiri. Berangkat dari titik inilah kita perlu melihat bagaimana penyiapan instrumen-instrumen tersebut bisa lebih membumi.

BUTARU : Sesungguhnya bagaimana Bapak menggambarkan kaitan antara upaya penataan ruang dan pengelolaan lahan dewasa ini? Mengapa RTR yang telah disusun dengan baik seringkali tidak efektif dalam pelaksanaannya?

Yuswanda : Kalau kita mau gali sedalam-dalamnya, maka tanah merupakan matriks dasar dari ruang. Sedangkan, pertanahan adalah alas dasar dari penataan ruang. Jadi nonsense kalau kita mau menata ruang tanpa kita melihat konteks pertanahan, karena begitu berada pada tingkat implementasi, maka instrumen-instrumen penataan ruang tadi akan berhadapan dengan masalah-masalah pertanahan.

Saya selalu mengatakan sejak dulu bahwa instrumen penataan ruang adalah master plan. Apa maknanya master itu sendiri? Secara harfiah, ‘master‘ adalah induk dari segala induk. Inilah yang menurut saya memerlukan konsensus nasional antara berbagai sektor. Masalahnya, instrumen penataan ruang (RTR, peraturan zonasi, dsb), tidak akan efektif kalau semua sektor tidak ambil bagian dalam proses penyiapannya dan tidak merasa memiliki terhadap instrumen-instrumen tadi.

Silakan semua pihak yang terkait dengan penataan ruang, baik itu pemerintah maupun masyarakat maupun dunia usaha, saling berdebat. Namun, sekali kita sepakati instrumen tersebut dalam bentuk RTR (baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, hingga kota), maka kita semua harus konsisten. Artinya tidak ada (rencana) yang lain dalam upaya perwujudannya.

Saya kira dari pengalaman masa lalu, kita bisa evaluasi seberapa konsisten kita telah mengimplementasikan RTR di daerah. Seringkali RTR eksis, namun beberapa sektor masih memiliki acuan lain. Silakan saja beberapa sektor itu punya rencana masing-masing, tetapi rencana-rencana tersebut harus diakomodasikan dengan baik ke dalam RTR. Nah, ini yang menurut saya perlu kita gariskan. Kalau tidak begitu, kepastian terhadap pembangunan di daerah tidak akan pernah ada. Kita tahu bahwa di banyak negara RTR bukan hanya dijadikan instrumen pembangunan tapi juga dasar penilaian kinerja pemerintah.

Kalau di Eropa, misalnya, instrumen penataan ruang dalam bentuk master plan yang sudah disepakati merupakan wujud konkrit dari kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat. Biasanya setelah akhir periode pemerintahan, wujud tata ruang sudah menggambarkan kinerja pemerintah. Hal ini yang menurut saya belum ada di Indonesia. Karena apa? Karena RTR belum menjadi milik bersama yang harus dijalankan seberapapun beratnya.

BUTARU : Dalam praktek pembangunan, seringkali muncul anggapan bahwa instrumen penataan ruang (khususnya peraturan zonasi) membatasi hak masyarakat (private property) yang sesungguhnya merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu-gugat (sacred, unviolated). Sementara dalam literatur disebutkan bahwa instrumen penataan ruang tersebut sesungguhnya tidak mengatur kepemilikan, namun penggunaan lahannya (regulating use, not ownership)? Bagaimana menurut Bapak?

Yuswanda : Sekarang bagaimana makna pertanahan dalam penataan ruang? Saya katakan tadi bahwasanya tanah merupakan matriks dasar dari ruang. Nonsense kita menata ruang tanpa menata tanah. Sementara ini kita masih menitikberatkan pada aspek use-nya, artinya alokasi daripada ruang itu sendiri. Namun kita sering lupa bahwa tanah tidak berada di ruang hampa, sehingga akan selalu ada kaitan antara use dengan right. Setiap jengkal tanah di Republik Indonesia sudah ada penguasaan dan pemilikannya yang terkait dengan right.

Kadang-kadang dalam kita menata ruang, porsi terhadap right tersebut kurang kita perhatikan, sehingga pada tingkat implementasi akan sangat berpengaruh. Kalau bahasa enaknya, “ini tanah sopo kok dibuat begitu?”. Harus ada keseimbangan antara penataan use dalam bentuk alokasi peruntukan dan pemanfaatan dengan penataan right-nya dalam bentuk penguasaannya.

Permasalahannya sekarang bagaimana kita mengalokasikan peruntukan, dan pemanfaatan ruang agar selaras dengan penguasaan dan pemilikan tanah. Saya dapat katakan setelah dievaluasi bahwa salah satu kekurangberhasilan instrumen penataan ruang (dalam bentuk tata ruang) adalah karena kita kurang mendalami masalah right-nya.

BUTARU : Apakah masih relevan kita membuat instrumen penataan ruang dalam bentuk RTR, master plan dan sebagainya? Apakah RTR masih bisa dijadikan justifikasi terhadap ‘kepentingan publik’?

Yuswanda : Saya katakan sangat relevan karena ketentuan perundang-undangan kita mengamanatkan itu. Kalau disebutkan bahwasanya right itu adalah absolut, ya tidak juga, karena dalam konteks kenegaraan kita kepentingan-kepentingan umum merupakan prioritas. Tapi itu ada mekanismenya. Point saya adalah kalau kita menyiapkan instrumen-instrumen penataan ruang dalam bentuk RTR (mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat detailnya), pertimbangan terhadap use dan right harus seimbang.

Selain itu, kita harus menyadari bahwa Republik Indonesia memiliki luas 190,2 juta hektar, dimana secara nasional penguasaan tanah terbesar berada di tangan pemerintah. Dari segi kuantitas dapat dikatakan bahwa penggunaan ruang terbesar adalah kawasan hutan yang angkanya perlu disepakati secara nasional mengacu pada UU No. 41/1999 mengenai Kehutanan.

Point saya adalah bahwa kita harus memiliki konsensus secara nasional terlebih dahulu mengenai jumlah maupun lokasi kawasan hutan. Mana yang betul-betul kita harus jaga dari segi jumlah maupun dari segi penyebarannya. Fungsi hutan ini tidak bisa kita nomor-duakan karena hutan kita merupakan paru-paru dunia. Nah sekali kita bersepakat, konsensus inilah yang harus kita lakukan selanjutnya dalam rangka penataan. Setelah konsensus nasional mengenai jumlah dan sebaran kawasan hutan tercapai, kita lanjutkan dengan konsensus di tingkat provinsi. Karena nonsense dalam kita membuat RTR tanpa adanya kejelasan ini dulu. Lalu, kalau sudah ada RTR, tidak perlu lagi ada padu-serasi hutan.

Kita pun perlu melakukan hal yang sama terhadap sektor-sektor pemanfaat ruang berskala besar, seperti pertambangan Kita harus bisa petakan dengan baik matriks ruangnya, sehingga jumlah dan lokasinya jelas.

BUTARU : Lalu bagaimana dengan masyarakat?

Yuswanda : Bilamana konsensus nasional mengenai pemanfaatan ruang skala besar telah tercapai, selanjutnya kita bicara pada tingkat lapisan masyarakat. UU 26/2007 dalam kaitan ini, mengamanatkan pembentukan peraturan pemerintah mengenai partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, khususnya dalam penyiapan RTR. Apakah proses penyiapan RTR tadi sudah benar? Apakah masyarakat sebagai subjek pelaksana tata ruang itu sudah memberikan kontribusi dalam penyusunannya? Seharusnya masyarakat adalah pemilik RTR, sehingga masyarakat akan respect atau mentaatinya. Kalau masyarakat sudah respect, maka implementasi rencana tadi akan berjalan lancar. Dengan demikian tujuan awal kita menata ruang dapat tercapai secara efektif.

Secara hakiki, RTR bukan hanya harus dipahami oleh masyarakat tapi juga masyarakat harus merasa memilikinya. Sekali RTR ditetapkan dengan Perda, seharusnya masyarakat sudah aware dengan instrumen tersebut dan mereka akan merasa memiliki serta terikat dengannya. Sama halnya dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, semua akan terikat dengan instrumen RTR, yang artinya tidak akan main-main lagi. Pada saat itu pula, maka berbagai sanksi yang strict seperti diamanatkan UU No.26/2007 dapat dijalankan dengan baik.

Tidak cukup setelah di-Perda-kan, RTR hanya kita tempel, karena tidak akan jalan. Sebaliknya jika ada rasa memiliki, masyarakat juga akan berfungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang. Sebagai contoh, banyak ruang taman kota, jalur hijau, dan ruang-ruang terbuka hijau (RTH) dialihfungsikan ke penggunaan lain. Mengapa, karena masyarakat sendiri tidak aware dengan ruang terbuka hijau.

Saya sangat yakin bahwa pelanggaran-pelanggaran (terhadap RTR – red) akan lahir dan akan merepotkan kita nanti, bila masyarakat tidak aware dan merasa memiliki RTR tersebut. Namun kalau masyarakat sudah paham betul bahwa RTR merupakan bagian dari perjalanan pembangunan di daerahnya, masyarakat akan menyadari menjadi bagian didalamnya dan akan mentaatinya.

Namun ada yang berbahaya berkenaan dengan penerapan sanksi menurut UU No.26/2007, yakni bilamana kita menerapkan sanksi kepada orang yang tidak paham bahwa dia bersalah. Seharusnya orang yang bersalah tahu kalau dia bersalah, layaknya hukum agama juga kan.

BUTARU : Pemerintah saat ini tidak dalam posisi untuk meregulate lahan, artinya ada mekanisme lain yang bekerja di luar kendali pemerintah. Apakah tidak sebaiknya Pemerintah hanya mengatur protected areas dan government spending saja? Apakah peraturan zonasi yang membatasi secara alamiah property right dan merupakan instrumen yang rigid akan relevan? Singkatnya, dalam waktu yang bersamaan, kita membutuhkan instrumen yang fleksibel namun juga rigid. Menurut Bapak, bagaimana keduanya dapat berjalan bersamaan?

Yuswanda : Menurut saya keliru kalau pemerintah tidak mengatur tata ruang secara komprehensif, itu harus. Tantangan bagi kita adalah bagaimana menghargai property rights. Property right memang hak masyarakat, tetapi masyarakat tidak bisa seenaknya, kita kan hidup di dalam suatu negara, tetapi di sisi lain, negara juga tidak bisa semena-mena. Selama ini yang terjadi adalah kita agak melupakan aspek property right ini, karena pengaturannya berbeda dengan yang bersifat public domain.

Jadi RTR tidak hanya mengatur masalah public. Menurut saya, RTR memang harus komprehensif, dan kita harus hati-hati dan memahami dengan baik dalam memasuki ranah property right, dan sebagainya.

Pertanyaannya sudahkah kita membuat RTR yang optimal itu sudah seoptimal mungkin di dalam proses dan produknya? Artinya apakah yang kita atur itu sudah yang terbaik? Kalau produk pengaturannya sudah terbaik, instrumen RTR akan jalan.

Selanjutnya, peraturan zonasi sangat penting. Pertanyaannya juga sama, bagaimana kita membuat peraturan zonasi tersebut? Apakah peraturan zonasi itu sudah merupakan satu konsep yang terbaik dari pilihan yg ada. Pilihan-pilihan itulah yang harusnya ditawarkan ke semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan yang terbaik. Begitu kita pilih yang terbaik, kita semua harus sudah mengikutinya.

Jangan kita langsung mengatakan apakah relevan intervensi publik terhadap property right. Intervensi publik selalu relevan, tetapi bentuk intervensinya itu yang harus ditata. Masyarakat kita ini sangat memahami namun kadang-kadang muak (dengan perilaku Pemerintah yang semena-mena-red), jadi yang penting bukan hanya omongan, lebih penting lagi adalah contoh.

BUTARU : Jadi berat sekali ya Pak upaya penataan ruang tersebut ?

Yuswanda : Penataan ruang memang berat dan itu merupakan satu keharusan. Secara sederhana, mengapa kita perlu instrumen RTR? Jawabnya adalah karena kita punya cita-cita ke depan, tapi kita juga punya permasalahan. Jadi penataan ruang terletak diantara kenyataan dan cita-cita. Bagaimana kita berangkat dari existing situation menuju cita-cita yang kita harapkan dalam 5 tahun atau 25 tahun ke depan.

Dengan demikian penataan ruang adalah bagaimana upaya kita mewujudkan berbagai kehendak dalam timeframe tertentu. Kita harus mampu mempersempit jurang sedikit demi sedikit sehingga dalam 25 atau 10 tahun rencana dapat dicapai. Untuk itu kita harus realistis, karena kalau tidak, kita akhirnya ya begini terus. Kita hanya terobsesi pada cita-cita, karena porsinya terlampau besar.

Salah satu faktor yang membuat kita susah untuk mendekatkan cita-cita dan kenyataan adalah terkait dengan masalah tanah. Tanah bukanlah subsistem dari ruang, melainkan merupakan matriks dasar dari ruang.

Permasalahan tanah seperti saya jelaskan tadi ada 2 (dua), yaitu terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan (‘use’), yang telah banyak diakomodasikan dalam proses penataan ruang. Dapat dikatakan bahwa porsi cita-cita dalam RTR terlalu besar, sementara porsi right berupa penguasaan dan pemilikan, kadang-kadang kita tinggalkan, sementara isu right tersebut merupakan concern utama dari realisasi penataan ruang.

Berdasarkan pengalaman di negara Eropa (seperti Belanda, Jerman dan Perancis), maka peta dasar dalam penyusunan RTR adalah peta penguasaan dan pemilikan bidang lahan. Dengan demikian kita sudah bisa mengantisipasi kalau saya tarik garis ini, maka tidak hanya spidol yang berbicara, karena kita mengetahui dengan pasti seberapa banyak orang yang akan terkena dampak, serta berapa besar biaya ekonomi, maupun biaya sosialnya. Itu sangat sophisticated. Analisis yang yang mereka lakukan terhadap berbagai alternatif adalah untuk mencari trase yang paling optimal. Sementara kita seringkali kedodoran di tingkat implementasi, karena antisipasi awalnya tidak disiapkan. Singkatnya, kalau kita merencanakan sesuatu, maka matriks ruang memang harus diperhatikan.

BUTARU : Dengan rezim zoning ini kami kira bahwa peran BPN menjadi lebih besar. Bagaimana sebenarnya BPN mengantisipasi hal ini?

Yuswanda : Memang banyak hal yang perlu kita perbaiki terkait dengan property right system. Sebagai contoh, saat ini baru sekitar 46% wilayah kita yang sudah terdaftar pemilikan dan penguasaannya (legalisasi asset), terutama di kota-kota besar (bahkan ada yang sampai 90%, tapi ada juga yang baru 20-30%), dari sekitar 80 juta bidang pemilikan dan penguasaan tanah masyarakat yang ada di Indonesia.

Proses legalisasi asset tanah sendiri butuh waktu. Kemampuan BPN dalam melegalisasi asset tanah adalah sekitar 1,1 juta hektar per tahun, sehingga dibutuhkan waktu hingga 40 tahun (agar 80 juta bidang lahan memiliki kejelasan pemilikan dan penguasaannya). Namun demikian, kepala BPN saat ini sudah mencanangkan proses percepatannya sehingga legalisasi asset bisa diselesaikan dalam 16-18 tahun ke depan. Waktu 16-18 tahun menurut saya, memang sangat cepat dibandingkan 50-60 tahun, tapi dibandingkan dengan banyak negara, capaian ini masih sangat lambat.

Berbeda dengan situasi di luar negeri, di Indonesia terjadi kekosongan pengaturan (zonasi). Mengapa tanah di daerah Sudirman (Jakarta – red) sangat mahal, karena tanah tersebut bisa dibangun lebih dari 30 lantai. Pemerintah seringkali tidak aware, sementara masyarakat dan dunia usaha memanfaatkan kekosongan peraturan tersebut. Ini yang kita sebut sebagai capital gain. Dinamika yang terjadi di masyarakat biasanya lebih cepat dari peraturan zonasi yang kita miliki. Sekali kita sudah bicara peraturan zonasi, kita sudah bicara hal-hal yang sangat detail. Kita harus menyadari sejauh mana kecepatan kita dapat mengatur dan menata ruang.

BUTARU : Bagaimana dengan mekanisme BKTRN, apakah sejauh ini efektif, sebagai lembaga untuk memediasi perbedaan kepentingan-kepentingan?

Yuswanda : BKTRN saat ini sedang direvisi menjadi BKPRN. Memang seharusnya BKTRN bisa menjembatani, bisa mengkoordinasikan kepentingan antar sektor. Perubahan yang sekarang kita lakukan adalah dengan memasukkan sektor-sektor utama yang memanfaatkan ruang, antara lain kehutanan. Dengan demikian, konsensus-konsensus yang tercapai dalam BKPRN merupakan kesepakatan yang utuh dan bulat (khususnya di sektor publik), sehingga ada keterpaduan rencana sektoral dalam RTR. Kepentingan sektor dan negara dapat diakomodasi ke dalam proses penataan ruang secara keseluruhan, dan pada akhirnya, semua pihak akan merasa memiliki. Makna ‘memiliki’ adalah misi yang diemban lembaga/sektor tersebut sudah terakomodasi sehingga semua akan mengacu ke RTR.

Saya berharap bahwa BKTRN bisa menjadi keputusan akhir atau final word (dari setiap konflik pemanfaatan ruang – red) yang selama ini belum pernah terjadi, karena (berbagai konflik) selama ini hanya didiskusikan saja sehingga sulit dijadikan acuan sampai tingkat implementasi di bawah. BKTRN seharusnya bisa mengeluarkan keputusan, yang merupakan konsensus, walaupun dalam prosesnya setiap sektor memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Begitu konsensus kita sepakati, semua harus tunduk dan wajib mengacu kesitu, dan jangan ada lagi instrumen lain yang tidak sejalan dengan konsensus yang telah disepakati. Mekanisme ini berlaku mulai dari tingkat Pemerintah hingga tingkat masyarakat.

Di akhir wawancara DR. Yuswanda Temenggung menyampaikan harapannya agar ke depan terjadi sinergi yang lebih baik antara penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan di Indonesia. “Saya berharap di kemudian hari bahwa penataan ruang menjadi instrumen pemersatu pembangunan yang prosesnya dilakukan secara demokratis” demikian pungkasnya.

Sumber :  http://bulletin.penataanruang.net/

Dalam upaya mengantisipasi perkembangan usaha minimarket di Kota Bandar Lampung,  Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung bersama satuan kerja terkait telah menyusun pedoman pendirian minimarket.  Melalui proses  yang cukup panjang akhirnya pedoman tersebut dapat diselesaikan dan selanjutnya ditetapkan sebagai produk hukum melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 tahun 2009 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota tersebut selain sebagai acuan dalam penerbitan perizinan juga dalam rangka melindungi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam menjalankan usahanya, mengingat adanya kekhawatiran dari para pemilik toko/warung tradisional terhadap berdirinya minimarket akan mematikan usaha yang dijalankannya.

Penyusunan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 tahun 2009 yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung bersama Satuan Kerja terkait telah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur baik dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maupun Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Secara garis besar Peraturan Walikota tersebut mengatur tentang  persyaratan pembangunan minimarket, tata letak, perizinan, permodalan, waktu operasi, kewajiban dan larangan bagi serta sanksi administrasi.  Selengkapnya  dapat anda lihat pada tautan ini –> Klik Perwali BL 17/2009

Kawasan Sentra Industri Kripik dari Terminal Rajabasa atau dari Stasiun Kereta Api Tanjungkarang dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 15 menit.  Jadi sangatlah disayangkan bila datang  ke Bandar Lampung namun belum mengunjunginya karena akses transportasi ke kawasan industri kripik tersebut sangat mudah sekali ditempuh.   Bila anda sengaja ingin menikmati hiruk pikuk Kota Bandar Lampung tanpa menggunakan kendaraan pribadi, untuk berkunjung ke kawasan industri kripik dapat dijangkau dengan menggunakan becak (yang mungkin di kota anda sudah tidak ada lagi).  Kendaraan becak biasa mangkal tepat dipintu gerbang masuk ke Kawasan Industri Kripik melalui Jl. Teuku Umar dan para abang becak selalu siap mengantarkan Anda ke kawasan industri kripik tersebut.

Berbagai jenis kripik yang ditawarkan kepada Anda untuk menjadi buah tangan memiliki jenis yang beragam mulai dari kripik pisang, singkong, ubi jalar, sukun, nangka dan berbagai jenis lannya.  Citra rasa yang ditawarkan pun tidak kalah dengan citra rasa kripik yang dijual di pasar swalayan mulai dari rasa gurih, asin manis, rasa keju, rasa coklat, balado dan berbagai citra rasa lainnya dengan harga yang sangat sangat terjangkau bagi kantong anda.

Selain itu, bagi anda yang memiliki profesi sebagai suplair panganan khas daerah, kripik dari pengrajin sentra industri kripik dapat dibeli dengan partai besar, namun untuk mendapatkannya perlu pemesanan terlebih dahulu pada pengrajinnya.  Bila anda penasaran silakan berkunjung ke kawasan industri kripik Bandar Lampung.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui manajemen weblog Portal Muhtadi A. Temenggung dengan email : ma_temenggung@yahoo.coid atau nomor HP.0816843907.

Posted in Uncategorized Tagged: bandar lampung, Buah Tangan Bandar Lampung, industri, kawasan, kripik, Kripik bandar Lampung, oleh-oleh, oleh-oleh Bandar Lampung, sentra ]]> http://muhtadi71.wordpress.com/2009/02/14/kawasan-sentra-industri-kripik-bandar-lampung/feed/ 6 Ndie Gerbang Kawasan Sentra industri Kripik Kripik Lampung_3 Kripik Bandar Lampung_2 Kripik Bandar Lampung_1 Kripik Bandar Lampung_4 Keripik Lampung_7 Muhtadi A. Temenggung http://muhtadi71.wordpress.com/2009/02/14/revolusi-biru-itu-telah-dimulai/ http://muhtadi71.wordpress.com/2009/02/14/revolusi-biru-itu-telah-dimulai/#comments Sat, 14 Feb 2009 09:09:17 +0000 Ir. Muhtadi Arsyad Temenggung, M.Si http://muhtadi71.wordpress.com/?p=809 ]]> Air untuk semua. Begitulah yang seharusnya terjadi agar kehidupan dimuka bumi ini terus bertahan langgeng dan harmonis. Namun, ketersediaan dan pemerataan sumber daya yang merupakan kebutuhan dasar manusia itu mulai sulit dipertahankan, dengan terus bertambahnya jumlah populasi di Bumi dari waktu ke waktu. Saat ini jumlah penduduk dunia telah mencapai milyaran orang. Padahal, volume air tawar yang ada dalam siklus hidrologi-yang menguap di laut akibat pemanasan matahari hingga menjadi awan dan jatuh menjadi hujan di daratan-jumlahnya relatif tetap dan dalam jumlah sangat sedikit yaitu hanya 0,025 persen dari seluruh sumber air yang ada di Bumi. Sebagian besar air tawar tersimpan dalam bentuk es di kutub. Persoalannya bukan sekadar karena bertambahnya jumlah penduduk yang memang sulit dihindari.

Ada banyak faktor yang dibuat sendiri oleh manusia hingga mengganggu keseimbangan siklus pasokan air tawar yang bersih, aman, dan tersedia dalam jumlah yang memadai di alam ini. Praktik pemanfaatan air dengan cara dan teknologi yang tidak ramah lingkungan, serta pengelolaan yang salah telah menimbulkan bencana alam di mana-mana. Meningkatnya jumlah penduduk telah mendorong perubahan peruntukan lahan, dari areal hutan menjadi daerah permukiman dan pertanian. Ditambah dengan adanya pembakaran bahan bakar fosil untuk menggerakkan mesin perekonomian dunia, maka yang terjadi adalah penggersangan hingga penggurunan atau degradasi lahan vegetasi menjadi gurun.

Deforestasi menurut penelitian Badan Meteorologi Dunia telah meningkatkan suhu bumi 0,6 derajat Celsius dalam seabad terakhir, dan diperkirakan akan terjadi kenaikan satu hingga 3,5 derajat Celsius selama abad 21. Tingkat kenaikan ini lebih cepat dibandingkan dengan yang terjadi secara alami sejak akhir zaman es sebelum munculnya manusia sekitar 10.000 tahun lalu.

Kenaikan suhu muka Bumi yang relatif kecil ini menimbulkan dampak negatif yang sangat besar. Lebih daripada 100 negara dan 900 juta penduduknya mengalami dampak negatif pada kehidupan sosial dan ekonominya karena lahan yang gersang. Kenaikan suhu bumi yang diperkirakan berkisar antara 1,4 hingga 5,8 derajat Celsius, yang bakal terjadi mulai dari tahun 1900 hingga tahun 2100 menurut prakiraan DWC (Dialogue on Water and Climate)-sebuah forum internasional menghimpun para pihak dari 13 badan dunia-menyebabkan es di kutub mencair. Ini akan mengakibatkan naiknya permukaan laut 9 hingga 88 sentimeter. Kenaikan itu akan menenggelamkan kawasan pantai dan pulau-pulau di berbagai belahan bumi. Hilangnya vegetasi juga telah meningkatkan pemantulan radiasi matahari kembali ke atmosfer hingga memperkecil terbentuknya awan.

Perubahan keseimbangan paparan sinar Matahari ini telah mempengaruhi iklim regional dan lebih lanjut mengurangi curah hujan di kawasan itu. Menurut data dari UNEP (Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa), daerah kering di muka Bumi ini telah mencapai 70 persen, seluas 20 persen di antaranya mengalami degradasi yang parah yang umumnya berada di Sahara Afrika.

Berkurangnya areal hutan dan tutupan vegetasi terutama di hulu telah mengurangi peresapan air ke dalam tanah, hingga ketersediaan air tawar baik di permukaan maupun di dalam tanah berkurang pada musim kemarau. Ketika hujan, air tawar yang jatuh ke bumi itu akan langsung mengalir kembali ke laut, tanpa sempat meresap ke dalam tanah. Selain itu ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, permukaan tanah yang terbuka itu akan tererosi, maka terjadilah banjir di daerah hulu. Itulah gambaran betapa luasnya kerusakan lingkungan yang telah mengakibatkan berbagai dampak negatif yang sangat parah pada keseimbangan tata air dan kelestarian sumber daya air. Hal ini telah dirasakan oleh 1,4 juta orang yang hidup tanpa air minum yang bersih saat ini, dan mengakibatkan tujuh orang mati setiap tahunnya akibat penyakit yang muncul karena air yang tercemar oleh bakteri dan limbah.

Krisis air dunia saat ini menurut World Water Forum sudah dalam kondisi yang genting. Satu dari empat orang di dunia ini kekurangan air minum, dan satu dari tiga orang tidak mendapat sarana sanitasi yang layak. Menjelang tahun 2025 sekitar 2,7 milyar orang atau sekitar sepertiga populasi dunia akan menghadapi kekurangan air dalam tingkat yang parah. Ketersediaan air yang terbatas juga telah memicu konflik antarpenduduk yang dipisahkan oleh batas wilayah. Adanya batasan wilayah administrasi pada satu daerah aliran sungai dapat memicu konflik manakala distribusi air tidak merata dan berimbang antardaerah, antarprovinsi, hingga antarnegara.

Saat ini, lebih dari 260 sungai yang dimanfaatkan oleh dua atau lebih negara, sebagian besar tanpa aturan legal yang layak. Menurut Peter Gleick, dari Pacific Institute for Studies in Development, Environment, and Security, Amerika Serikat, konflik akibat sumber daya air lintas batas telah terjadi sekitar 5000 tahun lalu. Namun, pada masa kini catatan sejarah paling awal menunjukkan, pada tahun 1503 negara Pisa dan Florence di Eropa bertikai dan menjadikan sumber air sebagai alat militer. Ketika itu Leonardo da Vinci dan Marchievelli merencanakan membelokkan sungai Arno dari Pisa selama pertempuran itu. Kasus konflik air yang terakhir terjadi pada tahun 1999-2000 antara Namibia, Botswana, dan Zambia. Tiga negara di Afrika ini berselisih mengenai batas wilayah dan akses air di Pulau Sedudu/Kasikili yang berada di Sungai Zambezi/Chobe.

Dalam catatan Gleick, ada 61 konflik antarnegara karena masalah air dalam kurun waktu hampir lima abad. Persengketaan sumber air itu terjadi karena berbagai masalah, antara lain akibat kontrol sumber air secara sepihak, menjadikan air sebagai alat atau target militer, politik, dan teror. Dan air menjadi sumber perselisihan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Pasokan air tawar yang kian menipis akibat salah urus, akan besar kemungkinan memicu lebih banyak konflik dalam skala lebih besar selama abad 21 ini.

Empat prioritas Dalam seminggu Forum Ketiga Air Dunia yang berakhir, Minggu (23/3), terungkap semua persoalan tersebut dalam 160 topik pembahasan. Menurut Presiden Badan Air Dunia (World Water Council) Dr Mahmoud Abu-Zied, dalam sambutan pembukaan forum tersebut di Kyoto (16/3), pertemuan tersebut merupakan tahapan penting karena akan menetapkan rencana aksi penanganan masalah air dunia.

Ia melihat ada empat hal yang harus menjadi prioritas aksi yaitu membangun etika baru air, mengupayakan pendanaan dalam pengelolaan air, meningkatkan pengelolaannya untuk keamanan dan perdamaian dunia, dan memprioritaskan perhatian pada negara-negara berkembang yang sebagian besar masyarakatnya menghadapi krisis air dan krisis ekonomi.

Sesungguhnya kemiskinan ekonomi dan air itu bagai dua sisi dalam satu keping mata uang. Kondisi krisis ini tidak hanya mengancam pembangunan berkelanjutan, tetapi juga untuk membangun kembali stabilitas keamanan dan perdamaian dunia. “Pada langkah pertama, kita harus mencapai sasaran untuk menyediakan akses air bagi setiap orang. Karena air merupakan mesin untuk pertumbuhan ekonomi dan bila digunakan secara bijak akan memberi kontribusi yang signifikan untuk mengatasi kemiskinan,” urainya.

Abu-Zeid adalah juga Menteri Sumber Daya Air dan Irigasi Mesir. Krisis air memang merupakan fenomena global, namun banyak bangsa dan negara dalam masa transisi memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah itu. Sebaliknya negara berkembang khususnya di Afrika, di sebagian besar di Asia, dan Amerika Selatan, menghadapi tantangan yang besar untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Mereka juga menghadapi milyaran masyarakat miskin yang kelaparan dan telantar. Karena itu, Abu-Zeid menekankan agar upaya yang dilakukan lebih mengutamakan masyarakat miskin di kawasan itu. Langkah yang harus dilaksanakan meliputi aplikasi konsep pengelolaan dan konservasi sumber daya air terintegrasi, memaksimalkan ketahanan pangan melalui pertanian irigasi di negara berkembang dan teknologi air yang murah, meningkatkan efektivitas bantuan untuk membangun kapasitas dan fasilitas pengelolaan air, dan mempromosikan perdamaian dan keamanan sungai lintas batas, serta kerja sama baru dalam pelayanan penyediaan air bersih.

Air merupakan katalis untuk perdamaian dan sumber keamanan dunia. Penekanannya harus diberikan terhadap mekanisme resolusi dan pencegahan konflik. Dalam hal ini harus dilakukan proteksi sumber daya air dan fasilitasnya selama konflik militer, dan penyediaan suplai air dalam keadaan darurat dan mengelola bencana alam. Ubah paradigma Upaya dalam tingkat global untuk mencegah persoalan air menjadi semakin buruk selama abad 21 ini, telah dirintis sejak Badan Air Dunia (World Water Council)-yang menjadi wadah pemikiran tentang kebijakan air internasional-menggelar forum pertemuan pertamanya di Marakesh, Maroko, enam tahun lalu. Dalam forum itu, WWC telah mengidentifikasi dengan jelas bahwa dunia kini tengah dalam kondisi krisis air.

Dalam forum kedua yang diselenggarakan tiga tahun kemudian di Hague, Belanda, WWC menyusun visi untuk mengatasi masalah tersebut. Di Kyoto, Jepang, pada forum ketiga tahun 2003, WWC menyusun rencana aksi dan menetapkan seberapa jauh dan cepat aksi itu dapat dilaksanakan. Dalam pertemuan ini akan dikeluarkan deklarasi menteri dunia. Forum ini secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi pandangan dunia pada ketersediaan air tawar dan mengangkat masalah itu pada tingkat yang lebih tinggi. Lahirnya forum ini telah memicu terjadinya revolusi biru yang mengubah paradigma dan pola tata air dan pemanfaatannya dalam skala dunia. Hal itu antara lain ditunjukkan pada komitmen negara G-7 setelah pertemuannya di Paris tahun 1998 yang akan memprioritaskan penanganan masalah air.

Komitmen ini kemudian direfleksikan pada dukungannya bagi NEPAD (New Partnership for Africa Development) pada tahun 2002. Sementara itu, masalah air pada tahun 2000 telah masuk dalam agenda di PBB sebagai bagian dari tujuan pembangunan dunia abad 21. Fokus ini kemudian lebih dipertajam pada Konferensi Air Internasional di Bonn tahun 2001 yang kemudian menghasilkan masukan bagi WSSD (World Summit for Sustainable Development) di Johannesburg, Afrika Selatan, tahun lalu. Komitmen negara-negara maju dan badan dunia ini hendaknya disambut serius terutama oleh pemerintah negara berkembang yang dituntut kesadarannya untuk melihat kenyataan bahwa masyarakatnya saat ini dalam kondisi krisis air dan memerlukan uluran tangan segera.

Sumber :  http://www.inawater.com

Kepala BPLHD DKI Jakarta Kosasih Wirahadikusumah menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI tidak punya anggaran untuk membangun jaringan sistem terpadu mengurangi pencemaran ini karena membutuhkan dana Rp 40 trilyun. Hal itu dikatakan Kosasih dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD DKI, Senin (24/3). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D Koeswadi dihadiri juga Asisten Pembangunan DKI Irzal Djamal. “Bakteri E coli ini mencemari air tanah melalui septic tank. Itu karena selama ini sistem pembuangan limbah yang dipakai masyarakat kita masih mengikuti sistem Belanda, yang sudah ada sejak zaman dulu,” kata Kosasih. Menurut dia, sistem pembuangan limbah di masyarakat yang digunakan adalah model lama, di mana setiap rumah mengelola sendiri limbahnya dalam septic tank.

Selanjutnya, papar Kosasih, kotoran itu diangkut atau disedot Dinas Kebersihan. Pada tahap akhir, limbah itu di buang atau ditampung di tempat pembuangan akhir (TPA) limbah. Dari hasil pantauan BPLHD DKI, sebagian besar septic tank dan penampungan akhir limbah tidak diberi dasar beton, melainkan langsung berupa tanah. “Yang dibeton, katanya, hanya bagian dinding sebelah-menyebelah,” jelas Kosasih. Penanganan seperti ini, lanjut nya, mengakibatkan air limbah terserap ke dalam tanah sehingga mencemari air tanah dan tersedot oleh sumur tangan atau listrik. Rp 40 trilyun Kosasih mengatakan, sejak tahun 1973 DKI sudah memikirkan pengelolaan limbah dengan model Tiwass (total integrated waste sewerage system), atau sistem pembuangan saluran air limbah.

Kompas mencatat, bulan Februari 2000 DKI telah menjajaki kemungkinan menangani air limbah rumah tangga dalam sistem terpadu. Untuk itu, DKI menjalin kerja sama dengan Pemerintah Negara Bagian New South Wales, Australia, melalui mitra swastanya. “Sejauh ini satu investor dari New South Wales, Australia, tertarik. Bahkan, antara kedua pihak telah menandatangani MoU. Tapi karena sejumlah persoalan teknis belum tuntas, kerja sama yang telah dirancang belum terwujud,” jelasnya.

Dalam sistem Tiwass, limbah buangan rumah tangga akan dialirkan melalui pipa-pipa bawah tanah dan kemudian ditampung di suatu tempat. Selanjutnya dijernihkan sehingga tidak perlu setiap rumah mempunyai septic tank sendiri seperti saat ini. “Model seperti ini membutuhkan dana besar, karena untuk membangun saluran pipa di seluruh DKI diperkirakan membutuhkan dana Rp 40 trilyun lebih,” katanya. Dana sebesar itu, tambah Kosasih, tidak mungkin diharapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kosasih melanjutkan, saat ini baru sekitar 2-4 persen pembuangan limbah di DKI dilayani melalui sistem perpipaan, yakni kawasan Setiabudi, Tebet, dan Kuningan.

Sumber :  http://www.inawater.com