SOAL-SOAL Test CPNS


soal-sejarah-nasional-indonesia

soal-bahasa-indonesia_

soal-tatanegara

soal-testbakatskolastik

soal-pengetahuan-umum

kumpulan-soal-tata-negara-falsafah-ideologi-sejarah-uud

kumpulansoaltatanegarafalsafahideolo

greatis-tata-negaragratis-soalbindonesia

gratis-soalbindonesia1

cpns sejarah nasional indonesia

cpns falsafah ideologi

cpns bahasainggris

uud1945 amandemen


Suasana Kota Bandar Lampung

image

Geliat investasi di Kota Bandar Lampung menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, investasi yang signifikan disektor perhotel menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung merupakan daerah yang potensial dalam pertumbuhan perekonomian di Provinsi Lampung khususnya dan sebagai daerah penyangga perkembangan perekonomian di Pulau Jawa.

Pembangunan jalan tol trans sumatera,

Ditulis dari WordPress untuk Android

JUAL Media Biofilter SARANG TAWON (honeycomb contact)


Media Biofilter tipe Sarang Tawon (honeycomb contact) merupakan media biofilter terbaik untuk digunakan sebagai media pembiakan mikroba untuk menguraikan bahan-bahan pencemar organik yang terdapat dalam air limbah. Media biofilter sarang tawon terbuat dari bahan plastik yang ringan (PVC), tahan lama, mempunyai luas spesifik yang besar, ringan serta volume rongga yang besar sehingga resiko kebuntuan media sangat kecil.

 Dibandingkan dengan media biofilter lainnya (seperti batuan kerikil, Mesh Pads (bantalan saringan serat), Briliio Pads, Bio Ball dan Random Packing), maka tipe media media biofilter tipe Sarang Tawon (cross flow) secara teknis memiliki keunggulan istimewa untuk digunakan sebagai media biofilter dalam pengolahan air limbah. Hasil kajian yang dilakukan diketahui bahwa media biofilter tipe sarang tawon memiliki bobot nilai tertinggi dibandingkan dengan media biofilter lainnya (Said, N.I, 2008).

 Tabel 1. Pembobotan Terhadap Beberapa Tipe Media Biofilter

NO.

TIPE MEDIA

BOBOT NILAI

1.

  Gravel (Kerikil Kecil)

34

2.

  Gravel (Kerikil Besar)

32

3.

  Mash Pad

28

4.

  Brillo pad

36

5.

  Bio Ball

42

6.

  Random Dumped

41

7.

  Media Sarang Tawon (honeycomb)

56

Sebagai Mitra dalam menjaga kelestarian kualitas lingkungan, kami CV. EnviroPlant menawarkan kepada Saudara produk media biofilter tipe sarang tawon (honeycomb contact) untuk digunakan sebagai media pembiakan mikroba pada Instalasi Pengolahan Air Limbah. Adapun spesifikasi media biofilter yang kami tawarkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Pembobotan Terhadap Beberapa Tipe Media Biofilter

NO.

TIPE

SEPESIFIKASI

1. Material PVC
2. Ukuran Modul Sesuai kebutuhan
3. Ukuran Lubang 2 cm x 2 cm
4. Ketebalan 0,2 mm – 0,5 mm
5. Luas Spesifik 150 – 220 m2/m3
6. Porositas 0,98
7. Warna Bening Transparan

JIKA ANDA MEMBUTUHKAN MEDIA BIOFILTER TIPE SARANG TAWON (HONEYCOMB CONTACT), SILAHKAN HUBUNGI KAMI :

MUHTADI A. TEMENGGUNG, M.Si

  • HP.  081279411049
  • WA. 0816843907
  • Email 1  :    1.  ma_temenggung@yahoo.co.id
  • Email 2  :   2.  marsyadtemenggung@gmail.com


UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI BANTEN MELALUI PEMBAYARAN DAN IMBAL JASA LINGKUNGAN


Oleh:

DR. Heny Hindriani

(Alumni Program Doktor, Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, IPB Bogor)

Krisis multi dimensi Indonesia yang terjadi sejak tahun 1997, merupakan contoh yang dapat kita rasakan betapa pembangunan yang terlalu cepat t
anpa perencanaan dan pengawasan yang tepat dan cermat membawa perubahan yang berakibat pada hancurnya ekosistem dan tatanan sosial kemasyarakatan. Berbagai pemikiran baru dan upaya nyata sedang dilakukan dengan memaknai nilai spritual dan mencari solusinya melalui pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) yang berakar pada pemikiran untuk mengintegrasikan ekonomi dan ekologi . Ide ini merupakan paradigma baru dalam pembangunan yang mulai diterjemahkan ke dalam berbagai konsep yang mengandung dua gagasan, yaitu : gagasan kebutuhan esensial untuk kelangsungan hidup manusia dan gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa akan datang.

Salah satu skema pembangunan berkelanjutan bidang lingkungan adalah tentang jasa lingkungan, yang diartikan sebagai penyediaan, pengaturan, penyokong proses alami dan pelestarian nilai budaya oleh suksesi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan. Sedangkan pembayaran jasa lingkungan adalah pemberian imbal jasa berupa pembayaran finansial dan non finansial kepada pengelola lahan atas jasa lingkungan yang dihasilkan (World Agroforestry Centre).

Komponen Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) adalah; jasa lingkungan yang dapat diukur, penyedia, pemanfaat, dan tata cara pembayaran. Adapun tujuan pembayaran finansial dan non finansial jasa lingkungan adalah; pertama, sebagai alternatif sistem produksi dan pengelolaan lahan yang lebih ramah lingkungan; kedua, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pengelola lahan, dan ketiga; sebagai upaya perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang lestari.

Pendekatan berbasis pasar dalam pembayaran dan imbal jasa lingkungan makin menarik perhatian banyak kalangan, dan ini merupakan kesempatan bagi masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan konservasi untuk meningkatkan taraf hidup mereka tidak hanya dari sisi ekonomi (economic rewards) tetapi juga dari sisi lain yaitu dengan adanya peningkatan modal sosial dan pengakuan atas hak masyarakat dalam mengelola dan mengakses sumber daya alam (recognition). Di Indonesia sejumlah inisiatif dan implementasi di lapangan sudah mulai dilaksanakan. Salah satunya adalah pembayaran dan imbal jasa di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau Banten.

Model pembayaran jasa lingkungan di DAS Cidanau

Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau merupakan salah satu DAS penting di wilayah Propinsi Banten. Di dalam kawasan DAS Cidanau terdapat kawasan Cagar Alam Rawa Danau suatu kawasan yang memiliki potensi keanekaragaman hayati endemis terutama untuk ekosistem rawa, karena Rawa Danau merupakan kawasan rawa pegunungan satu – satunya yang masih tersisa di Pulau Jawa. yang merupakan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dan industri di Kota Cilegon dengan jumlah ± 120 perusahaan dengan total investasi mencapai US $ 1,936,643,291. DAS Cidanau mencakup kawasan seluas 22.620 Ha, yang mencakup wilayah Kabupaten Pandeglang seluas 999,29 Ha dan Kabupaten Serang seluas 21.620,71 Ha. Tata guna lahan di DAS Cidanau meliputi: Hutan belukar, rawa, sawah, semak, kebun campuran, ladang dan pemukiman.

Permasalahan utama di DAS Cidanau, antara lain: Tingkat erosi yang mencapai 71.034,40 ton/tahun dan nilai sedimentasi yang mencapai 75,68 cm/tahun; penebangan pohon di kawasan Perhutani (illegal loging) dan di kawasan hutan rakyat di upstream mempengaruhi eksistensi Cagar Alam Rawa Danau yang juga berfungsi sebagai reservoir Sungai Cidanau; ketersediaan air menunjukkan kecenderungan terus menurun karena fluktuasi debit minimal dan maksimal sebesar 15 s.d 32 kali; tumbuh suburnya gulma akibat penggunaan pupuk kimia oleh masyarakat di sekitar kawasan Cagar Alam Rawa Danau; perambahan kawasan Cagar alam Rawa Danau seluas ± 849 Ha oleh 1.140 kepala keluarga untuk lahan budidaya; Tingkat kejenuhan lahan yang mengakibatkan menurunnya infiltrasi dan meningkatnya run off. Akibat berbagai permasalahan yang terjadi di DAS Cidanau, kuantitas dan kualitas air dari Sungai Cidanau terus mengalami penurunan secara kuantitas maupun kualitas.

Pelaksanaan model pembayaran jasa lingkungan sudah diterapkan di daerah DAS Cidanau Banten. Dalam pelaksanaannya, dibentuk suatu Forum Komunikasi DAS Cidanau atau disingkat FKDC yang beranggotakan unsur masyarakat, pemerintah, LSM, dan swasta. Peran forum komunikasi DAS Cidanau dalam implementasi jasa lingkungan antara lain; mengelola dana hasil pembayaran jasa lingkungan dari pemanfaat (buyer) jasa lingkungan DAS Cidanau untuk rehabilitasi dan konservasi lahan di DAS Cidanau melalui lembaga pengelola jasa lingkungan DAS Cidanau, mendorong pembangunan hutan di lahan milik oleh masyarakat dengan mekanisme pembayaran jasa lingkungan, menggalang dana dari potensial pemanfaat jasa lingkungan DAS Cidanau, mendorong pemerintah untuk melakukan pembayaran jasa lingkungan di DAS Cidanau.

Jasa lingkungan dipahami sebagai positive externalities atau public goods yang berarti bahwa keuntungan yang diperoleh dari tersedianya jasa lingkungan tidak dapat dikompensasi. Tantangan lain yang dihadapi adalah dibutuhkannya kombinasi yang tepat antara pendekatan pasar dan penyiapan regulasi/kebijakan. Dalam hal ini peran pemerintah dalam aspek penciptaan regulasi dan kebijakan sangatlah penting.

Solusi Penerapan Mekanisme Jasa Lingkungan

Dalam pelaksanaan mekanisme pembayaran dan imbal jasa lingkungan, ditegaskan perlunya pendekatan bottom-up dalam setiap aspek pengembangannya. Mekanisme ini merupakan bertemunya ekuilibrium atau keseimbangan antara kesediaan menerima imbalan (willingness to accept) penyedia jasa lingkungan dengan kemampuan membayar imbalan (willingness to pay) pemanfaat jasa lingkungan. Banyak perangkat keuangan yang sebenarnya sudah menggambarkan mekanisme tersebut, sebagai contoh adalah pungutan, pajak, pinjaman lunak, dan lainnya, yang jika dimanfaatkan secara lebih efektif akan dapat mendukung mekanisme imbal jasa lingkungan.

Selain itu, agar mekanisme imbal jasa lingkungan tepat sasaran, perlu dikombinasikan secara simultan dan terintegrasi dengan pendekatan lainnya, seperti perencanaan spasial dan pembangunan institusi. Prinsip yang paling penting dalam menentukan mekanisme pembayaran dan imbal jasa lingkungan adalah keterlibatan jangka panjang mereka. Aspek-aspek paling kritis dalam diskusi mekanisme kompensasi adalah tujuan, orientasi dan aturan main mekanisme kompensasi itu sendiri.

Langkah-langkah kunci yang direkomendasikan dalam pengembangan skema imbal jasa lingkungan di Indonesia: pembuatan regulasi tingkat nasional, inventarisasi potensi selain dari inisiatif yang telah ada, pengemasan konsep melalui berbagai publikasi dan kegiatan ‘pemasaran’ ide agar mudah dipahami, penyiapan kapasitas pemangku kepentingan yang terkait: kelompok masyarakat penyedia jasa lingkungan, pemanfaat jasa lingkungan, pembuat regulasi (lembaga pemerintahan), lembaga perantara (ornop), dan penyiapan perangkat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan skema imbal jasa lingkungan. Dalam pengembangan skema tersebut harus dihindarkan pemikiran sektoral, misalnya, antara departemen yang mengurusi air tidak sinkron dengan departemen yang mengurusi hutan. Pembayaran dan imbal jasa lingkungan harus diusahakan menjadi sebuah kebijakan (policy) dalam pembangunan lingkungan mengingat persoalan lingkungan adalah tanggung jawab bersama.

Penutup

Hubungan hulu–hilir dengan mekanisme pembayaran jasa lingkungan merupakan perspektif baru, dalam membangun keseimbangan ekonomi diantara hulu dan hilir melalui hubungan yang saling menguntungkan dari ketergantungan hilir terhadap kestabilan ekosistem di hulu DAS Cidanau. Masyarakat di hulu DAS selama ini, selalu dibatasi oleh berbagai hal yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas lingkungan, terutama yang berkaitan dengan pelestarian tata air untuk tetap terjaganya kuantitas, kualitas dan keberlanjutan ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di hilir. Pengetahuan yang terbatas tentang optimalisasi dan pemanfaatan lahan, disertai dengan penguasaan lahan yang sangat terbatas dan pola serta jenis budidaya yang secara tradisional dikembangkan, mengakibatkan sebagian besar masyarakat di hulu terjebak dalam perangkap kemiskinan (poverty trap) yang pada akhirnya mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas yang berdampak pada turunnya kuantitas dan kualitas lingkungandi DAS Cidanau.

Dibangun dan dikembangkannya hubungan hulu – hilir dengan mekanisme pembayaran jasa lingkungan di DAS Cidanau, memberikan harapan dan aksesibilitas kepada masyarakat di hulu untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Hal tersebut menjadi mungkin untuk dicapai, apabila seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan DAS Cidanau menyadari arti penting DAS Cidanau dalam mendukung proses pembangunan di hilir dengan pusat kegiatan pembangunan di wilayah Kota Cilegon.

KONSULTASI dan PERENCANAAN DESAIN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) RUMAH SAKIT


Air limbah rumah sakit merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan yang sangat potensial, sebelum dibuang ke lingkungan perairan air limbah rumah sakit harus memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan, baik oleh Kementerian Lingkungan Hidup maupun Pemerintah Daerah setempat, sehingga air limbah yang dibuang ke lingkungan perairan tidak menjadi sumber pencemaran. Oleh karena itu air limbah tersebut perlu diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan perairan. Berbagai teknologi dapat diterapkan untuk mengolah air limbah rumah sakit salah satunya adalah Teknologi BIOFILTER AEROB-ANAEROB dengan media biakan bakteri yang akan mengurai bahan pencemar pada air limbah rumah sakit berupa media BIOFILTER SARANG TAWON.

PENGALAMAN KAMI :

  1. Perancangan IPAL RS. Bumi Waras, Bandar Lampung;
  2. Perancangan IPAL RSIA Bunda Assyifa, Bandar Lampung;
  3. Perancangan IPAL RSIA Anugerah Medika, Bandar Lampung;
  4. Perancangan IPAL RS. Muhammadyah, Metro
  5. Perancangan IPAL RSIA Asih, Metro
  6. Redesain IPAL RS. Urip Sumoharjo, Bandar Lampung
  7. Redesain IPAL RSUD Kanudjoso Tjatiwibowo, Balikpapan

Kami menerima Konsultasi dan Perencanaan Desain IPAL:

  •  Jika Anda menghadapi masalah terhadap kualitas air limbah yang dihasilkan oleh Rumah Sakit Saudara, kami siap membantu Anda membuat Rancang Desain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan Penerapan Teknologi Biofilter Aerob dan Anaerob, kami JAMIN kualitas air limbah Rumah Sakit Saudara berada dibawah STANDAR BAKU MUTU.

Jika Anda berminat hubungi kami melalui :

  • email : ma_temenggung@yahoo.co.id; 
  • email : marsyadtemenggung@gmail.com
  • HP : 081279411049;
  • WA: 0816843907

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA DSC_0512

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

Fakta terbaru: Benarkah Hitler Islam?


Perjalanan Cinta

Anda pasti mengenal sosok yang bernama Adolf Hitler ini. Dia sering di gadang-gadang sebagai seorang yang bengis dan tidak manusiawi. Tetapi apakah semua itu benar adanya? Benarkah ia tidak lagi memiliki rasa kemanusiaan dan belas kasih? Atau memang ada gerakan dan alasan tertentu, demi tujuan tertentu,  sehingga sang pemimpin besar Nazi ini selalu di pandang jelek di mata dunia?

Lihat pos aslinya 1.131 kata lagi

IPAL RSU dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung Diduga Mencemari Sumur Warga


Radar Lampung – Selasa, 1 April 2014

RSUD Dr. Dadi Tjokrodipo
Sumber Foto : Lampung Post

BANDARLAMPUNG – Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dadi Tjokrodipo (RSUDDT) harus bertanggung jawab terhadap warga sekitar, jika informasi mengenai instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) bocor benar adanya. Sebab, dengan bocornya IPAL RS tersebut, warga sekitar bisa terjangkit penyakit. Demikian disampaikan Pengamat Lingkungan Hidup Lampung asal Universitas Malahayati Muhtadi A. Temenggung kemarin.

Dia menjelaskan, sumber pencemaran yang berasal dari air bermacam-macam. Ada yang berasal dari limbah warga, sungai, bahkan septic tank.

Karena itu, yang harus dipahami adalah letak atau lingkungan kediaman warga. Di mana, jika rumah warga dekat dengan sungai, bisa jadi pencemaran berasal dari sungai. Dan apabila lingkungan warga dekat dengan sampah, bisa jadi pencemaran berasal dari sampah.

’’Nah, kalau kediaman warga itu dekat dengan RS, bisa jadi pencemaran warga berasal dari IPAL RS. Maka itu, harus dilihat juga jarak rumah warga dengan RS. Kalau dekat dengan RS, bisa jadi pencemaran memang dari sana. Tapi, kalau rumah warga itu dekat dengan sungai, bisa juga pencemarannya berasal dari sungai,’’ paparnya kemarin (31/3).

Untuk melihat apakah pencemaran warga itu disebabkan oleh RS, kata Muhtadi, pihak terkait bisa melihat dari sejarah bangunan di lingkungan daerah itu. Di mana, sebelum RS ada, seperti apa kondisinya dan setelah berdiri, apa kondisinya.

’’Ini bisa dilihat dari dokumen lingkungan yang dimiliki RS. Setiap RS itu biasanya mempunyai dokumen lingkungan. Nah, coba dilihat seperti apa dokumen lingkungannya,’’ katanya.

Tidak hanya itu. Air limbah yang dikeluarkan RS juga harus diperiksa seperti apa baku mutunya, dikarenakan sebelum IPAL tersebut dikelola menjadi air yang bersih. Limbah IPAL RS itu juga harus memenuhi baku mutu.

’’Setiap limbah cair yang dibuang oleh RS itu kan diolah dulu, yang harus diteliti, seperti apa pengolahannya. Apakah sesuai dengan baku mutu atau tidak, ini yang harus dilihat,’’ ucapnya.

Muhtadi menambahkan, ada beberapa air yang mengandung kuman penyakit, di mana jika limbah tersebut mempunyai sifat patogen atau bahan kimia yang mengandung bakteri patogen, hal tersebut sangat membahayakan masyarakat yang menghirup limbah itu.

’’Kalau ini sampai terjadi, warga akan mengalami penyakit menular misalnya diare atau penyakit lain yang menular,’’ pungkasnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Bandarlampung Rejab mengaku, masih menunggu hasil dari laboratorium mengenai uji air RSUDDT yang diduga mencemarkan warga yang tinggal di daerahnya. Sebab, untuk menguji laboratorium air tersebut, membutuhkan waktu minimal lima hari.

’’Ya, belum selesai, kami masih menunggu hasilnya, mungkin minggu-minggu ini sudah ketahuan hasilnya,’’ kata Rejab kemarin.

Disinggung apa hukuman jika IPAL RSUDDT mencemarkan warga sekitar? Rejab mengaku akan menegurnya dengan memperbaiki IPAL tersebut. ’’Ya kami minta perbaiki IPAL-nya,’’ singkatnya.(yud/c3/whk).

Sumber : Radar Lampung, 2014

 

PEMBANGUNAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA DI PROVINSI LAMPUNG


Lahan seluas 300 hektare di Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan itu kini sebagian tertutupi tanaman singkong. Di lahan itu rencananya akan dibangun Institute Teknologi Sumatera atau ITERA. ”Saya berharap perguruan itu akan menjadi pemasok insinyur berkualitas di Pulau Sumatera,” kata Gubernur Lampung Sjachroedin Zainal Abidin Pagaralam, Kamis, 25 April 2013. Lahan ratusan hektare yang bersebelahan dengan lapangan Golf Sukarame, Bandar Lampung itu awalnya berupa kebun karet. Kebun itu milik PT. Perkebunan Nusantara VII. ”Tapi sudah dibeli Pemerintah Provinsi Lampung dengan harga Rp 16 ribu per meter persegi. Itu sesuai nilai jual objek pajak,” ujarnya. Pembelian lahan itu sebagai langkah terakhir setelah pemerintah Lampung gagal mengajak perusahaan pelat merah itu untuk bertukar guling. Setelah dibeli, kata dia, recananya akan dihibahkan ke Kementerian Pendidikan yang ingin membangun institut teknologi di Pulau Sumatera. ”Itu terobosan kami. Biar prosesnya cepat dan tidak bertele-tele. Kami ingin kampus itu hadir di Lampung,” ujarnya. Setelah dibeli tiga tahun lalu, ribuan pohon karet itu kemudian ditebang. Di sisi barat dan timur dibangun dua ruas jalan selebar 40 meter. Jalan itu baru sepanjang 3 kilometer menuju mega proyek Kota Baru. Pemerintah Lampung memang berambisi membangun pusat pemerintahan baru di Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan. Hingga saat ini lahan yang kini dalam proses hibah untuk pemerintah pusat itu masih berlangsung. ”Kabarnya status lahan itu yang membuat anggaran untuk membangun kampus ITERA diberi tanda bintang,” katanya. Rencana pendirian kampus yang didesain modern dan bernuansa etnis Lampung itu membuat warga di sekitar lokasi proyek beramai-ramai membangun toko dan kamar kontrakan. Mereka berharap limpasan rezeki jika kampus calon insinyur itu jadi dibangun. ”Siap-siap saja, Mas. Pasti akan banyak butuh kamar kontrakan untuk mahasiswa nantinya,” kata Haji Samaun Sidi, salah seorang warga Kelurahan Harapan Jaya, Sukarame Bandar Lampung.   23 1 Meski belum dibangun, ”kampus” di bekas areal kebun karet itu sudah menerima 48 mahasiswa. Untuk sementara, mereka berkuliah di Institut Teknologi Bandung sejak dua tahun terakhir. ITB sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi teknologi di Indonesia mendapat kepercayaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional untuk menjadi perencana untuk pendirian Institut Teknologi yang baru yang berlokasi di Provinsi Lampung. Pembangunan Institut Teknologi Sumatera ini didasari oleh lambatnya perkembangan teknologi di Indonesia, sehingga diperlukan pengembangan lembaga pendidikan tinggi teknologi yang ada di Indonesia. Dalam pengembangan tersebut, Indonesia baru memiliki dua kampus Institut Teknologi yakni Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) yang keduanya secara geografis berada di Pulau Jawa. Menimbang luasnya wilayah Indonesia, tingginya pertumbuhan penduduk, dan persebarannya, serta tingginya tuntutan bagi pemenuhan persebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia maka upaya menumbuhkan Kampus Institut Teknologi di wilayah luar Jawa di Indonesia menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, diperlukan suat acuan untuk menelaah daya dukung Pulau Sumatera pada umumnya dan Sumatera pada khususnya merupakan bagian dari upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan dan penumbuhan Institut Teknologi. Rencana pembangunan Kampus Institut Teknologi di Sumatera didasari pertimbangan utama yaitu Rencana Pengembangan Pendidikan Tinggi Indonesia yang merupakan bagian dari rencana pembangunan Nasional. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan dan menyebarluaskan peran Institut Teknologi dalam pengembangan penelitian dan pendidikan di masa mendatang terutama di kawasan Sumatera. Berdasarkan hasil Studi Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Perencana ITB, Provinsi Lampung dipilih menjadi lokasi rencana pembangunan kampus ini ditinjau dari berbagai aspek seperti : Aksesibilitas, Kebijakan dan Potensi Pengembangan Wilayah, Kondisi Fisik Lahan, Infrastruktur Kawasan, Sarana dan Prasarana Publik. Lahan yang menjadi lokasi rencana pembangunan adalah wilayah kecamatan Sukarame, yang berjarak 16 km dari pusat kota Bandar Lampung. Lokasi ini awalnya merupakan lokasi yang direncanakan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung menjadi kawasan perluasan kota dengan peruntukan fasilitas publik. Pemanfaatan di lokasi ini berupa kebun karet rakyat yang akan dialihfungsikan menjadi pemanfaatan lainnya sesuai dengan kebijakan BAPPEDA Provinsi Lampung. Luas lahan diperkirakan 300 Ha, sebagian dari lahan tersebut seluas 40 Ha telah dilakukan clearing, sehingga siap untuk dimanfaatkan. Kampus ini direncanakan akan memiliki daya tampung sekitar 5000 orang dan 5 fakultas dengan 25 program studi di dalamnya. Proram studi yang dimaksud antara lain : 1. Sains Matematika Fisika Kimia Farmasi Geologi Geofisika Geomatika 2. Teknologi Sumberdaya Hayati Biologi Bio-System Rekayasa Hayati Teknologi Pangan 3. Teknologi Sumberdaya Kebumian Teknik Pertambangan Teknik Perminyakan Teknik Sumberdaya Air Tanah Teknik Panas Bumi 4. Teknologi Industri Teknik Kimia Teknik Mesin Teknik Elektro Teknik Informatika Teknik Industri Teknik Fisika 5. Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur & Kewilayahan Teknik Sipil Teknik Lingkungan Arsitektur Perencanaan Wilayah dan Kota Konsep pengembangan kampus ini akan berdasarkan pada dua macam teknologi, yaitu Smart Building Technology dan Green Campus Technology. Smart Building adalah sebuah konsep baru dalam hal otomatisasi sebuah bangunan dengan penggunaan teknologi tingkat tinggi yang sudah mulai diterapkan di beberapa negara maju, seperti Korea Selatan dan juga Singapura, sedangkan Green Campus adalah konsep yang diangkat sebagai bentuk penerapan Green Concept di dalam proses pendidikan, dimana Institusi Pendidikan harus dapat mengarahkan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakatnya ke arah pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kampus Institut Teknologi di Sumatera ini akan mulai beroperasi rencananya pada tahun 2014.

Sumber : http://ditbang.itb.ac.id/?p=2763

KAJIAN KLHS SEBAGAI SOLUSI DAYA DUKUNG WILAYAH (KLHS)


Pemanfaatan Kajian Lingkungan Hidup Stratejik (KLHS) atauStrategic Environmental Assessment (SEA) sebagai instrumen pendukung untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan makin penting mempertimbangkan bahwa degradasi Lingkungan Hidup (LH) umumnya bersifat kausalitas lintas wilayah dan antar sektor.

Kemerosotan kualitas LH tersebut tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial. la memerlukan instrumen pengelolaan LH yang memungkinkan penyelesaian masalah yang bersifat berjenjang (dari pusat ke daerah), lintas wilayah, antar sektor/lembaga, dan sekuensial sifatnya. Selain pentingnya instrumen pendekatan komprehensif tersebut di atas, hal penting lain yang harus difahami adalah bahwa degradasi kualitas LH terkait erat dengan masalah perumusan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan yang tidak ramah lingkungan.Dengan kata lain, sumber masalah degradasi kualitas LH berawal dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan degradasi kualitas LH harus dimulai dari proses pengambilan keputusan pembangunan pula.
Sebagai suatu instrumen pengelolaan LH, implementasi KLHS adalah pada proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan (decision-making cycle process), dalam hal ini implementasi difokuskan pada perencanaan tata ruang.Salah satu contoh kajian yang dimaksudkan untuk membahas, memberi tanggapan dan memberi masukan perbaikan untuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Jawa dan Bali dengan menggunakan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau tepatnya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pulau Jawa dan Bali. Ringkasan kajiannya dapat dilihat dalam paparan di bawah ini.
KLHS terhadap Daya Dukung pulau JawaPulau Jawa yang luasnya hanya 6% dari seluruh luas daratan nusantara, mempunyai daya tarik tinggi ditinjau dari segi sosial, ekonomi, geopolitik dan sumberdaya alam (khususnya kesuburan tanah). Memasuki awal abad 20, Pulau Jawa menduduki posisi yang semakin penting dalam percaturan sosial dan ekonomi Indonesia, karena: (a) merupakan lokasi pusat pemerintahan; (b) ditempati oleh sebagian besar penduduk Indonesia; dan (c) kontribusinya yang besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS tahun 2008, sekitar 133 juta jiwa atau 58% dari total seluruh penduduk Indonesia bermukim di P. Jawa. Sehingga tidak heran bila kontribusi P. Jawa terhadap perekonomian nasional juga sangat menonjol dibandingkan dengan pulau-pulau lain, yaitu sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (BPS 2007).
Namun kecepatan pembangunan, serta tingginya populasi penduduk P. Jawa yang tidak diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten, dan pengendalian kerusakan lingkungan yang kuat telah mengakibatkan meningkatnya bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan dengan kerugian yang cenderung terns meningkat, baik berupa korban jiwa maupun korban material. Di Jakarta banjir bahkan sudah menjadi ancaman rutin setiap tahun dan hampir tidak ada yang dapat dilakukan untuk mencegahnya sehingga lokasi pengungsian yang semula bersifat sementara cenderung menjadi permanen.
Banjir dan longsor yang berulang-ulang ini bahkan telah merusak sendi-sendi perekonomian. Sebagai gambaran, banjir yang melanda Jakarta pada bulan Februari 2002 telah mengakibatkan kerugian sebesar 7 trilyun rupiah. Lebih jauh lagi, seluruh teknis perhitungan banjir dari berbagai prasarana pengendali yang telah dibangun menjadi perlu dikaji ulang kembali (yang dapat membawa implikasi berubahnya konstruksi bangunan prasarana pengendali). Sebab selama ini perhitungan banjir didasarkan pada catatan aliran banjir 30-40 tahun yang lalu di mana kondisi lingkungan masih relatif baik. Debit banjir 5 tahunan pada 30 tahun yang lalu kini mungkin sama besarnya dengan debit banjir dengan periode ulang 2 atau 3 tahunan.Di sisi lain, bencana kekeringan juga menjadi satu fenomena yang semakin sering terjadi.
Dibandingkan dengan bencana lainnya, bencana kekeringan sering kurang direspon dini karena prosesnya berlangsung perlahan dan dampaknya tidak sedramatis seperti banjir atau gempa bumi. Sehingga upaya untuk mengatasinya sejak awal sering tidak dilakukan, dan baru disadari setelah bencana kekeringan sudah memasuki tahapan yang gawat dan berdampak sangat besar terhadap perekonomian akibat kegagalan panen ratusan bahkan ribuan hektar daerah pertanian.Seluruh situasi ini menunjukkan betapa frekuensi dan intensitas bencana di P. Jawa semakin meningkat tajam dibanding awal abad ke 20. Daya dukung ekologi P. Jawa – yang merupakan resultants dari kondisi lingkungan hidup P. Jawa, adaptasi institusi, teknologi, dan populasi penduduk – sudah terlampaui.Penyebab terjadinya hal tersebut antara lain adalah:
pertama, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten dan Kota se Pulau Jawa satu sama lain tidak saling terintegrasi. Masing-masing wilayah membuat dan menetapkan RTRW sebagai suatu entitas yang saling terpisah atau independen.
Kedua, penataan ruang saat ini, khususnya perencanaan ruang, cenderung memberi ruang gerak yang lebih besar pada kepentingan ekonomi ketimbang pada aspek keberlanjutan (sustainability).
Ketiga, penataan ruang saat ini masih banyak berupa planning paper ketimbang sebagai planning management. Perencanaan ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota masih sebatas di atas kertas ketimbang dilaksanakan di lapangan. Saat ini terdapat dua kebijakan untuk merespon persoalan tersebut. Pertama, kewajiban untuk menyusun Tata Ruang Pulau/Kepulauan sebagai rencana rinci untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 14 UU No 26 Tahun 2007). Kedua, kewajiban untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya (Pasal 15).
Rekomendasi RaperPres RTR Pulau Jawa-BaliKebijakan struktur dan pola ruang RTR Pulau Jawa-Bali harus memberi perhatian yang seimbang pada kepentingan non-ekonomi yakni kepentingan social dan kepentingan lingkungan hidup. Kebijakan yang tertuang dalam Pasal 6 RaperPres RTR Pulau Jawa-Bali masih bias pada kepentingan ekonomi. Kebijakan yang masih bias ekonomi ini berdampak luas pada daya dukung lingkungan Pulau Jawa yang sejak dekade terakhir ini sudah terlampaui.Hasil simulasi terhadap penutupan hutan atau deforestasi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa bila RTR Pulau Jawa-Bali diterapkan, maka jumlah DAS yang mengalami deforestasi akan meningkat sebesar 30 persen dibanding bila tanpa intervensi RTR Pulau Jawa-Bali. Tanga kebijakan RTR Pulau Jawa-Bali, diperkirakan di Pulau Jawa pada tahun 2015, 2020, dan 2025 akan terdapat berturut-turut 62, 47 dan 46 DAS yang mengalami deforestasi. Namun dengan hadirnya kebijakan RTR Pulau Jawa, maka jumlah DAS yang mengalami deforestasi pada tahun 2015, 2020, dan 2025 mendatang akan meningkat menjadi berturut-turut 120, 123, dan 126 DAS.
Suatu peningkatan intensitas kerusakan alam yang signifikan akibat hadirnya suatu kebijakan tata ruang yang lebih berorientasi ekonomi. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan RaperPres RTR Pulau Jawa-Bali justru lebih memicu penurunan daya dukung lingkungan Pulau Jawa.Pemicu semakin terpuruknya daya dukung lingkungan Pulau Jawa di masa mendatang adalah karena strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang nasional di Pulau Jawa akan ditekankan pada pengembangan jaringan jalan bebas hambatan, pengembangan jaringan jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, serta pengembangan jaringan jalan pengumpan yang meningkatkan keterkaitan antara kawasan di Pantai Selatan dengan kawasan atau perkotaan di Bagian Tengah dan Pantai Utara Pulau Jawa (Pasal 9 dan Pasal 10 RaperPres RTR Pulau Jawa-Bali).Mengingat pengembangan atau pembangunan jaringan jalan ini merupakan pemicu utama perubahan pemanfaatan ruang, urban sprawl, dan alih fungsi lahan; maka kebijakan pengembangan sistem transportasi ini harus dikaji ulang secara menyeluruh. Atau dengan kata lain beberapa kebijakan yang tertuang dalam Pasal 9 dan 10 RaperPres RTR Pulau Jawa-Bali harus direvisi guna menghindari perluasan kerusakan lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan Pulau Jawa.Mengingat pada tahun 2025 mendatang akan ada sekitar 46 DAS di Jawa yang mengalami deforestasi dan diduga akan meningkat menjadi 126 DAS bila ada kebijakan RTR Pulau Jawa-Bali; maka menjadi penting di dalam RaperPres RTR Pulau Jawa-Bali dimuat nama-nama Kabupaten/Kota dan DAS yang prioritas untuk dikendalikan tingkat deforestasinya sejak dini tahun 2010.
Dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa deforestasi atau perubahan penutupan hutan dengan intensitas tinggi berlangsung di areal penggunaan lain (APL) seperti untuk perkebunan dan tambang, di areal hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT) yang dikelola oleh Perum Perhutani, di kawasan hutan lindung (HL) yang dikelola oleh Pemda, serta di kawasan hutan konservasi (HK) yang dikelola oleh Departemen Kehutanan.Sementara di dalam RaperPres RTR Pulau Jawa-Bali perhatian justru dicurahkan pada kawasan hutan konservasi (Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa) dan kawasan hutan lindung. Deforestasi yang berlangsung di Areal Penggunaan Lain (APL), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) justru luput dari perhatian.Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup RI

Daftar LINK (web) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia


Institut Teknologi Bandung Universitas Mulawarman
Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya Universitas Pendidikan Indonesia
Institut Pertanian Bogor Universitas Palangkaraya
Instutut Seni Indonesia Yogyakarta Universitas Sriwijaya
Universitas Indonesia, Depok Universitas Negeri Surabaya
Universitas Airlangga, Surabaya Universitas Negeri Makassar
Universitas Sumatera Utara Universitas Cenderawasih
Universitas Diponegoro, Semarang Universitas Negeri Jakarta
Universitas Negeri Malang Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang
Universitas Hasanuddin, Makassar Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Universitas Tanjungpura, Pontianak Politeknik Negeri Semarang
Universitas Negeri Semarang Politeknik Negeri Bandung
Universitas Sam Ratulangi, Manado Politeknik Negeri Jakarta
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto Politeknik Negeri Malang
Universitas Negeri Yogyakarta Politeknik Manufaktur Bandung
Universitas Negeri Manado Politeknik Negeri Medan
Universitas Sebelas Maret Politeknik Negeri Ujung Pandang
Universitas Negeri Surabaya Politeknik Negeri Manado
Universitas Padjadjaran, Bandung Politeknik Negeri Pontianak
Universitas Riau Politeknik Negeri Padang
Universitas Jember Politeknik Negeri Bali
Universitas Andalas Universitas Lampung

 

 

Untitled-1

“YEYEN MANISAN LAMPUNG” (oleh-oleh khas Bandar Lampung)


 IMG01545-20130117-1453Berkunjung ke Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung, sepertinya tidak lengkap bila Anda tidak membawa buah tangan cemilan khas Kota Bandar Lampung.  Berbagai aneka macam cemilan khas Kota Bandar Lampung dapat Anda dapatkan di Toko YEYEN MANISAN LAMPUNG.  Tidak sulit bagi anda untuk mengunjungi Toko Yeyen Manisan Lampung yang menyediakan berbagai aneka macam oleh-oleh khas Bandar Lampung.  Toko Yeyen Manisan Lampung terlokasi di Jl. Sultan Agung No.28/1E (Jalur Dua) Way Halim tepat di depan Stadion Sumpah Pemuda (PKOR Way Halim) Bandar Lampung. Sangat mudah di akses dari Jl.Soekarno-Hatta (By-Pas) atau dari Jl. Teuku Umar, Bandar Lampung.  Harga yang ditawarkan mulai dari Rp.5.000 sampai dengan Rp.100.000,-Map (peta lokasi) Toko Yeyen Manisan Lampung

Bagi Anda yang berada diluar Kota Bandar Lampung dan ingin mencicipi citra rasa cemilan yang dijual di Toko YEYEN MANISAN LAMPUNG, Anda dapat memesan kepada kami dengan menghubungi no.HP.0816843907, dan kami siap melayaninya dengan biaya sesuai harga toko ditambah ongkos pengiriman paket.

Berbagai aneka macam oleh-oleh khas Bandar Lampung yang ada di                                           Toko YEYEN MANISAN 


IMG01543-20130117-1452

Aneka Manisan

IMG01542-20130117-1451

Aneka Kripik dan Kopi Lampung

IMG01540-20130117-1451

Aneka Dodol, Sambel Goreng Udang, Lempok Duren

aneka kemplang

Getas, Kemplang dan Kerupuk