TRANSKRIP WAWANCARA dengan DR. YUSWANDA TEMENGGUNG (DEPUTI BIDANG PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN PADA BPN – RI)


DR. Yuswanda A. Temenggung, CES, DEA., sejak 2006 hingga saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Sebelumnya Yuswanda menempati beberapa posisi penting di BPN – RI, diantara Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan (2004 – 2006), Direktur Pengaturan Penguasaan Tanah (2001 – 2004) dan Tim Ahli Bidang Pembaruan Agraria dan Sumberdaya Alam, Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP-MPR-RI) dalam Sidang Tahunan 2001. Yuswanda saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) (2007 – 2011), serta aktif di berbagai organisasi profesional seperti EAROPH.

Dilahirkan di Palembang 51 tahun silam, tepatnya 22 Juni 1957, Yuswanda menyelesaikan S1 nya di Universitas Lampung pada tahun 1980, kemudian memperoleh Certificat d’Etudes Superieurs (CES) bidang Urban Land and Regional Management pada Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Lyon, Perancis tahun 1989 dan Diplome d’Etude Approfondies (DEA) bidang perencanaan perkotaan pada ENPC – IFU – Universite Paris Sorbonne, Paris pada tahun 1990. Yuswanda menyelesaikan studi doktoralnya (S3) di bidang Urban Land Development and Management pada Institut Francais d’Urbanisme (IFU) – Universite Paris 8, Paris, Perancis pada tahun 1995.

Dalam wawancaranya dengan BUTARU, Yuswanda menyampaikan pemikirannya mengenai praktek penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang masih memerlukan banyak perbaikan, khususnya dalam kaitannya dengan aspek pertanahan. Yuswanda menyebut tanah sebagai matriks dasar dari ruang, bukan sekedar sub-sistem dari ruang, sehingga nonsense menata ruang tanpa memperhatikan matriks dasar tersebut. Selain itu, Yuswanda berbicara mengenai hubungan antara ‘use’ dan ‘right’ dalam penataan ruang, instrumen rencana tata ruang dan zoning, kaitan antara ‘cita-cita’ dan ‘realita’ dalam rencana tata ruang, serta akhirnya pentingnya penguatan peran BKTRN ke depan dalam membangun konsensus nasional yang utuh dan bulat.

Berikut cuplikan wawancaranya dengan BUTARU.

BUTARU : Bagaimana pendapat Bapak mengenai lahirnya UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang yang diberlakukan sejak setahun yang lalu, menggantikan UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang sebelumnya?

Yuswanda : UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang merupakan revisi dari UU No. 24 /1992 yang telah berusia 15 tahun, dimana telah banyak dinamika dan perubahan yang mendasar terkait dengan proses reformasi dan otonomi daerah. Saya kira sudah saatnya UU tentang Penataan Ruang muncul.

UU No. 26/2007 lebih komprehensif dibandingkan dengan UU No. 24/1992, wajar saja karena kita telah belajar dari pengalaman sebelumnya. Bagaimana proses implementasinya? Ini yang menjadi pekerjaan kita bersama.

Suatu ketika di Batam saat UU Penataan Ruang baru diundangkan, saya memberikan satu gambaran bahwa kita sudah tidak bisa main-main lagi dengan penyelenggaraan tata ruang yang ada di Indonesia, kalau kita konsisten dengan UU ini. Secara substantif, UU ini lebih komplit dibandingkan UU sebelumnya, khususnya dari sisi pengendalian. Pengendalian itu sendiri akan efektif kalau instrumennya disiapkan secara matang, yaitu : rencana tata ruang/RTR, peraturan zonasi, dst. Karena instrumen inilah yang menjadi indikator berhasil tidaknya tata ruang itu sendiri. Berangkat dari titik inilah kita perlu melihat bagaimana penyiapan instrumen-instrumen tersebut bisa lebih membumi.

BUTARU : Sesungguhnya bagaimana Bapak menggambarkan kaitan antara upaya penataan ruang dan pengelolaan lahan dewasa ini? Mengapa RTR yang telah disusun dengan baik seringkali tidak efektif dalam pelaksanaannya?

Yuswanda : Kalau kita mau gali sedalam-dalamnya, maka tanah merupakan matriks dasar dari ruang. Sedangkan, pertanahan adalah alas dasar dari penataan ruang. Jadi nonsense kalau kita mau menata ruang tanpa kita melihat konteks pertanahan, karena begitu berada pada tingkat implementasi, maka instrumen-instrumen penataan ruang tadi akan berhadapan dengan masalah-masalah pertanahan.

Saya selalu mengatakan sejak dulu bahwa instrumen penataan ruang adalah master plan. Apa maknanya master itu sendiri? Secara harfiah, ‘master‘ adalah induk dari segala induk. Inilah yang menurut saya memerlukan konsensus nasional antara berbagai sektor. Masalahnya, instrumen penataan ruang (RTR, peraturan zonasi, dsb), tidak akan efektif kalau semua sektor tidak ambil bagian dalam proses penyiapannya dan tidak merasa memiliki terhadap instrumen-instrumen tadi.

Silakan semua pihak yang terkait dengan penataan ruang, baik itu pemerintah maupun masyarakat maupun dunia usaha, saling berdebat. Namun, sekali kita sepakati instrumen tersebut dalam bentuk RTR (baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, hingga kota), maka kita semua harus konsisten. Artinya tidak ada (rencana) yang lain dalam upaya perwujudannya.

Saya kira dari pengalaman masa lalu, kita bisa evaluasi seberapa konsisten kita telah mengimplementasikan RTR di daerah. Seringkali RTR eksis, namun beberapa sektor masih memiliki acuan lain. Silakan saja beberapa sektor itu punya rencana masing-masing, tetapi rencana-rencana tersebut harus diakomodasikan dengan baik ke dalam RTR. Nah, ini yang menurut saya perlu kita gariskan. Kalau tidak begitu, kepastian terhadap pembangunan di daerah tidak akan pernah ada. Kita tahu bahwa di banyak negara RTR bukan hanya dijadikan instrumen pembangunan tapi juga dasar penilaian kinerja pemerintah.

Kalau di Eropa, misalnya, instrumen penataan ruang dalam bentuk master plan yang sudah disepakati merupakan wujud konkrit dari kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat. Biasanya setelah akhir periode pemerintahan, wujud tata ruang sudah menggambarkan kinerja pemerintah. Hal ini yang menurut saya belum ada di Indonesia. Karena apa? Karena RTR belum menjadi milik bersama yang harus dijalankan seberapapun beratnya.

BUTARU : Dalam praktek pembangunan, seringkali muncul anggapan bahwa instrumen penataan ruang (khususnya peraturan zonasi) membatasi hak masyarakat (private property) yang sesungguhnya merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu-gugat (sacred, unviolated). Sementara dalam literatur disebutkan bahwa instrumen penataan ruang tersebut sesungguhnya tidak mengatur kepemilikan, namun penggunaan lahannya (regulating use, not ownership)? Bagaimana menurut Bapak?

Yuswanda : Sekarang bagaimana makna pertanahan dalam penataan ruang? Saya katakan tadi bahwasanya tanah merupakan matriks dasar dari ruang. Nonsense kita menata ruang tanpa menata tanah. Sementara ini kita masih menitikberatkan pada aspek use-nya, artinya alokasi daripada ruang itu sendiri. Namun kita sering lupa bahwa tanah tidak berada di ruang hampa, sehingga akan selalu ada kaitan antara use dengan right. Setiap jengkal tanah di Republik Indonesia sudah ada penguasaan dan pemilikannya yang terkait dengan right.

Kadang-kadang dalam kita menata ruang, porsi terhadap right tersebut kurang kita perhatikan, sehingga pada tingkat implementasi akan sangat berpengaruh. Kalau bahasa enaknya, “ini tanah sopo kok dibuat begitu?”. Harus ada keseimbangan antara penataan use dalam bentuk alokasi peruntukan dan pemanfaatan dengan penataan right-nya dalam bentuk penguasaannya.

Permasalahannya sekarang bagaimana kita mengalokasikan peruntukan, dan pemanfaatan ruang agar selaras dengan penguasaan dan pemilikan tanah. Saya dapat katakan setelah dievaluasi bahwa salah satu kekurangberhasilan instrumen penataan ruang (dalam bentuk tata ruang) adalah karena kita kurang mendalami masalah right-nya.

BUTARU : Apakah masih relevan kita membuat instrumen penataan ruang dalam bentuk RTR, master plan dan sebagainya? Apakah RTR masih bisa dijadikan justifikasi terhadap ‘kepentingan publik’?

Yuswanda : Saya katakan sangat relevan karena ketentuan perundang-undangan kita mengamanatkan itu. Kalau disebutkan bahwasanya right itu adalah absolut, ya tidak juga, karena dalam konteks kenegaraan kita kepentingan-kepentingan umum merupakan prioritas. Tapi itu ada mekanismenya. Point saya adalah kalau kita menyiapkan instrumen-instrumen penataan ruang dalam bentuk RTR (mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat detailnya), pertimbangan terhadap use dan right harus seimbang.

Selain itu, kita harus menyadari bahwa Republik Indonesia memiliki luas 190,2 juta hektar, dimana secara nasional penguasaan tanah terbesar berada di tangan pemerintah. Dari segi kuantitas dapat dikatakan bahwa penggunaan ruang terbesar adalah kawasan hutan yang angkanya perlu disepakati secara nasional mengacu pada UU No. 41/1999 mengenai Kehutanan.

Point saya adalah bahwa kita harus memiliki konsensus secara nasional terlebih dahulu mengenai jumlah maupun lokasi kawasan hutan. Mana yang betul-betul kita harus jaga dari segi jumlah maupun dari segi penyebarannya. Fungsi hutan ini tidak bisa kita nomor-duakan karena hutan kita merupakan paru-paru dunia. Nah sekali kita bersepakat, konsensus inilah yang harus kita lakukan selanjutnya dalam rangka penataan. Setelah konsensus nasional mengenai jumlah dan sebaran kawasan hutan tercapai, kita lanjutkan dengan konsensus di tingkat provinsi. Karena nonsense dalam kita membuat RTR tanpa adanya kejelasan ini dulu. Lalu, kalau sudah ada RTR, tidak perlu lagi ada padu-serasi hutan.

Kita pun perlu melakukan hal yang sama terhadap sektor-sektor pemanfaat ruang berskala besar, seperti pertambangan Kita harus bisa petakan dengan baik matriks ruangnya, sehingga jumlah dan lokasinya jelas.

BUTARU : Lalu bagaimana dengan masyarakat?

Yuswanda : Bilamana konsensus nasional mengenai pemanfaatan ruang skala besar telah tercapai, selanjutnya kita bicara pada tingkat lapisan masyarakat. UU 26/2007 dalam kaitan ini, mengamanatkan pembentukan peraturan pemerintah mengenai partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, khususnya dalam penyiapan RTR. Apakah proses penyiapan RTR tadi sudah benar? Apakah masyarakat sebagai subjek pelaksana tata ruang itu sudah memberikan kontribusi dalam penyusunannya? Seharusnya masyarakat adalah pemilik RTR, sehingga masyarakat akan respect atau mentaatinya. Kalau masyarakat sudah respect, maka implementasi rencana tadi akan berjalan lancar. Dengan demikian tujuan awal kita menata ruang dapat tercapai secara efektif.

Secara hakiki, RTR bukan hanya harus dipahami oleh masyarakat tapi juga masyarakat harus merasa memilikinya. Sekali RTR ditetapkan dengan Perda, seharusnya masyarakat sudah aware dengan instrumen tersebut dan mereka akan merasa memiliki serta terikat dengannya. Sama halnya dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, semua akan terikat dengan instrumen RTR, yang artinya tidak akan main-main lagi. Pada saat itu pula, maka berbagai sanksi yang strict seperti diamanatkan UU No.26/2007 dapat dijalankan dengan baik.

Tidak cukup setelah di-Perda-kan, RTR hanya kita tempel, karena tidak akan jalan. Sebaliknya jika ada rasa memiliki, masyarakat juga akan berfungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang. Sebagai contoh, banyak ruang taman kota, jalur hijau, dan ruang-ruang terbuka hijau (RTH) dialihfungsikan ke penggunaan lain. Mengapa, karena masyarakat sendiri tidak aware dengan ruang terbuka hijau.

Saya sangat yakin bahwa pelanggaran-pelanggaran (terhadap RTR – red) akan lahir dan akan merepotkan kita nanti, bila masyarakat tidak aware dan merasa memiliki RTR tersebut. Namun kalau masyarakat sudah paham betul bahwa RTR merupakan bagian dari perjalanan pembangunan di daerahnya, masyarakat akan menyadari menjadi bagian didalamnya dan akan mentaatinya.

Namun ada yang berbahaya berkenaan dengan penerapan sanksi menurut UU No.26/2007, yakni bilamana kita menerapkan sanksi kepada orang yang tidak paham bahwa dia bersalah. Seharusnya orang yang bersalah tahu kalau dia bersalah, layaknya hukum agama juga kan.

BUTARU : Pemerintah saat ini tidak dalam posisi untuk meregulate lahan, artinya ada mekanisme lain yang bekerja di luar kendali pemerintah. Apakah tidak sebaiknya Pemerintah hanya mengatur protected areas dan government spending saja? Apakah peraturan zonasi yang membatasi secara alamiah property right dan merupakan instrumen yang rigid akan relevan? Singkatnya, dalam waktu yang bersamaan, kita membutuhkan instrumen yang fleksibel namun juga rigid. Menurut Bapak, bagaimana keduanya dapat berjalan bersamaan?

Yuswanda : Menurut saya keliru kalau pemerintah tidak mengatur tata ruang secara komprehensif, itu harus. Tantangan bagi kita adalah bagaimana menghargai property rights. Property right memang hak masyarakat, tetapi masyarakat tidak bisa seenaknya, kita kan hidup di dalam suatu negara, tetapi di sisi lain, negara juga tidak bisa semena-mena. Selama ini yang terjadi adalah kita agak melupakan aspek property right ini, karena pengaturannya berbeda dengan yang bersifat public domain.

Jadi RTR tidak hanya mengatur masalah public. Menurut saya, RTR memang harus komprehensif, dan kita harus hati-hati dan memahami dengan baik dalam memasuki ranah property right, dan sebagainya.

Pertanyaannya sudahkah kita membuat RTR yang optimal itu sudah seoptimal mungkin di dalam proses dan produknya? Artinya apakah yang kita atur itu sudah yang terbaik? Kalau produk pengaturannya sudah terbaik, instrumen RTR akan jalan.

Selanjutnya, peraturan zonasi sangat penting. Pertanyaannya juga sama, bagaimana kita membuat peraturan zonasi tersebut? Apakah peraturan zonasi itu sudah merupakan satu konsep yang terbaik dari pilihan yg ada. Pilihan-pilihan itulah yang harusnya ditawarkan ke semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan yang terbaik. Begitu kita pilih yang terbaik, kita semua harus sudah mengikutinya.

Jangan kita langsung mengatakan apakah relevan intervensi publik terhadap property right. Intervensi publik selalu relevan, tetapi bentuk intervensinya itu yang harus ditata. Masyarakat kita ini sangat memahami namun kadang-kadang muak (dengan perilaku Pemerintah yang semena-mena-red), jadi yang penting bukan hanya omongan, lebih penting lagi adalah contoh.

BUTARU : Jadi berat sekali ya Pak upaya penataan ruang tersebut ?

Yuswanda : Penataan ruang memang berat dan itu merupakan satu keharusan. Secara sederhana, mengapa kita perlu instrumen RTR? Jawabnya adalah karena kita punya cita-cita ke depan, tapi kita juga punya permasalahan. Jadi penataan ruang terletak diantara kenyataan dan cita-cita. Bagaimana kita berangkat dari existing situation menuju cita-cita yang kita harapkan dalam 5 tahun atau 25 tahun ke depan.

Dengan demikian penataan ruang adalah bagaimana upaya kita mewujudkan berbagai kehendak dalam timeframe tertentu. Kita harus mampu mempersempit jurang sedikit demi sedikit sehingga dalam 25 atau 10 tahun rencana dapat dicapai. Untuk itu kita harus realistis, karena kalau tidak, kita akhirnya ya begini terus. Kita hanya terobsesi pada cita-cita, karena porsinya terlampau besar.

Salah satu faktor yang membuat kita susah untuk mendekatkan cita-cita dan kenyataan adalah terkait dengan masalah tanah. Tanah bukanlah subsistem dari ruang, melainkan merupakan matriks dasar dari ruang.

Permasalahan tanah seperti saya jelaskan tadi ada 2 (dua), yaitu terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan (‘use’), yang telah banyak diakomodasikan dalam proses penataan ruang. Dapat dikatakan bahwa porsi cita-cita dalam RTR terlalu besar, sementara porsi right berupa penguasaan dan pemilikan, kadang-kadang kita tinggalkan, sementara isu right tersebut merupakan concern utama dari realisasi penataan ruang.

Berdasarkan pengalaman di negara Eropa (seperti Belanda, Jerman dan Perancis), maka peta dasar dalam penyusunan RTR adalah peta penguasaan dan pemilikan bidang lahan. Dengan demikian kita sudah bisa mengantisipasi kalau saya tarik garis ini, maka tidak hanya spidol yang berbicara, karena kita mengetahui dengan pasti seberapa banyak orang yang akan terkena dampak, serta berapa besar biaya ekonomi, maupun biaya sosialnya. Itu sangat sophisticated. Analisis yang yang mereka lakukan terhadap berbagai alternatif adalah untuk mencari trase yang paling optimal. Sementara kita seringkali kedodoran di tingkat implementasi, karena antisipasi awalnya tidak disiapkan. Singkatnya, kalau kita merencanakan sesuatu, maka matriks ruang memang harus diperhatikan.

BUTARU : Dengan rezim zoning ini kami kira bahwa peran BPN menjadi lebih besar. Bagaimana sebenarnya BPN mengantisipasi hal ini?

Yuswanda : Memang banyak hal yang perlu kita perbaiki terkait dengan property right system. Sebagai contoh, saat ini baru sekitar 46% wilayah kita yang sudah terdaftar pemilikan dan penguasaannya (legalisasi asset), terutama di kota-kota besar (bahkan ada yang sampai 90%, tapi ada juga yang baru 20-30%), dari sekitar 80 juta bidang pemilikan dan penguasaan tanah masyarakat yang ada di Indonesia.

Proses legalisasi asset tanah sendiri butuh waktu. Kemampuan BPN dalam melegalisasi asset tanah adalah sekitar 1,1 juta hektar per tahun, sehingga dibutuhkan waktu hingga 40 tahun (agar 80 juta bidang lahan memiliki kejelasan pemilikan dan penguasaannya). Namun demikian, kepala BPN saat ini sudah mencanangkan proses percepatannya sehingga legalisasi asset bisa diselesaikan dalam 16-18 tahun ke depan. Waktu 16-18 tahun menurut saya, memang sangat cepat dibandingkan 50-60 tahun, tapi dibandingkan dengan banyak negara, capaian ini masih sangat lambat.

Berbeda dengan situasi di luar negeri, di Indonesia terjadi kekosongan pengaturan (zonasi). Mengapa tanah di daerah Sudirman (Jakarta – red) sangat mahal, karena tanah tersebut bisa dibangun lebih dari 30 lantai. Pemerintah seringkali tidak aware, sementara masyarakat dan dunia usaha memanfaatkan kekosongan peraturan tersebut. Ini yang kita sebut sebagai capital gain. Dinamika yang terjadi di masyarakat biasanya lebih cepat dari peraturan zonasi yang kita miliki. Sekali kita sudah bicara peraturan zonasi, kita sudah bicara hal-hal yang sangat detail. Kita harus menyadari sejauh mana kecepatan kita dapat mengatur dan menata ruang.

BUTARU : Bagaimana dengan mekanisme BKTRN, apakah sejauh ini efektif, sebagai lembaga untuk memediasi perbedaan kepentingan-kepentingan?

Yuswanda : BKTRN saat ini sedang direvisi menjadi BKPRN. Memang seharusnya BKTRN bisa menjembatani, bisa mengkoordinasikan kepentingan antar sektor. Perubahan yang sekarang kita lakukan adalah dengan memasukkan sektor-sektor utama yang memanfaatkan ruang, antara lain kehutanan. Dengan demikian, konsensus-konsensus yang tercapai dalam BKPRN merupakan kesepakatan yang utuh dan bulat (khususnya di sektor publik), sehingga ada keterpaduan rencana sektoral dalam RTR. Kepentingan sektor dan negara dapat diakomodasi ke dalam proses penataan ruang secara keseluruhan, dan pada akhirnya, semua pihak akan merasa memiliki. Makna ‘memiliki’ adalah misi yang diemban lembaga/sektor tersebut sudah terakomodasi sehingga semua akan mengacu ke RTR.

Saya berharap bahwa BKTRN bisa menjadi keputusan akhir atau final word (dari setiap konflik pemanfaatan ruang – red) yang selama ini belum pernah terjadi, karena (berbagai konflik) selama ini hanya didiskusikan saja sehingga sulit dijadikan acuan sampai tingkat implementasi di bawah. BKTRN seharusnya bisa mengeluarkan keputusan, yang merupakan konsensus, walaupun dalam prosesnya setiap sektor memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Begitu konsensus kita sepakati, semua harus tunduk dan wajib mengacu kesitu, dan jangan ada lagi instrumen lain yang tidak sejalan dengan konsensus yang telah disepakati. Mekanisme ini berlaku mulai dari tingkat Pemerintah hingga tingkat masyarakat.

Di akhir wawancara DR. Yuswanda Temenggung menyampaikan harapannya agar ke depan terjadi sinergi yang lebih baik antara penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan di Indonesia. “Saya berharap di kemudian hari bahwa penataan ruang menjadi instrumen pemersatu pembangunan yang prosesnya dilakukan secara demokratis” demikian pungkasnya.

Sumber :  http://bulletin.penataanruang.net/

Untitled-1

One thought on “TRANSKRIP WAWANCARA dengan DR. YUSWANDA TEMENGGUNG (DEPUTI BIDANG PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN PADA BPN – RI)

  1. diskusi-diskusi tentang PPAN sering di lakukan di berbagai tempat,namun hingga saat ini belum ada pelaksanaan Reforma Agraria seperti yang sering di diskusikan.kira kira kapan saatnya Reforma Agraria akan di laksanakan ya?

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s